BPK Temukan Rp 31,66 Trilyun Permasalahan Anggaran Bansos

Jakarta, Sayangi.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) negara menemukan permasalahan belanja anggaran keuangan bantuan sosial sebanyak  Rp31,66 trilyun. Jumlah anggaran bantuan sosial selama lima tahun terakhir (2008-2012) terus meningkat. Pada 2008 realisasi belanja bantuan sosial adalah sebesar Rp57,74 trilyun dan menjadi Rp75,62 trilyun atau 93,69 persen dari anggarannya sebesar Rp 80,72 trilyun.

Ketua BPK, Hadi Purnomo mengatakan bahwa pihaknya selalu mengupayakan adaya kelemahan pengendalian dalam belanja bantuan sosial. Dikatakannya, pemerintah telah memperbaiki mekanisme penyalurannya. Namun pelaksanaannya pada 2012, BPK masih menemukan permasalahan pengganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sebesar Rp31,66 trilyun.

“Sebagian masalah tersebut ada yang berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan,” kata Hadi saat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2012 kepada DPR saat sidang Paripurna, Selasa (11/6).

Menurutnya, BPK menemukan adanya belanja bantuan sosial yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana serta belanja operasional satker pemerintah pusat dan daerah. Hal itu, kata dia, tentunya tidak sesuai dengan hakikat Belanja bantuan sosial yaitu untuk membantu masyarakat agar tidak timbul masalah sosial

“Atas hal tersebut pemerintah perlu menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan, memberikan saksi yang tegas terhadap pelanggar penggunaan Bansos, serta membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria penggunaan belanja bantuan sosial, pertanggungjawaban, dan perlakukan sisa dana bansos pada taahun ini. Hal itu guna memastikan belanja bansos memang efektif untuk mengurangi resiko sosial,” katanya.

Khusus belanja bansos untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan biaya operasional stker pemerintah daerah, BPK menurut Hadi merekomendasikan agar pemerintah perlu memperbaiki klasifikasi anggaran bansos sesuai ketentuan, dan perlu mengkaji kembali mekanisme terbaik dalam penyaluran biaya investasi dan operasional pendidikan.

“Apakah melalui transfer daerah dalam bentuk dana alokasi khusus, ataukah langsung disalurkan oleh kementerian pendidikan (kemdikbud) kepada sekolah,” demikian Hadi. (HST)