DKPP Tangani 217 Aduan Pelanggaran Etik Pemilu

Jakarta, Sayangi.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama satu tahun sejak Juni 2012 telah menerima 217 laporan pelanggaran etik penyelenggaraan Pemilu.

Dari data yang disampaikan oleh DKPP saat kunjungan Ketua DKPP Jimly Asshidiqie bersama anggota DKPP lainnya ke Kantor Presiden Jakarta, Selasa, dijelaskan sebanyak 217 perkara itu, masing-masing terdiri atas 99 kasus yang diterima antara Juni hingga Desember 2012 dan 118 antara Januari hingga Mei 2013.

Dari jumlah itu, 45 perkara atau 21 persen laporan berasal dari Sumatera, 64 perkara atau 29,5 persen dari Jawa dan Bali.

Untuk Sulawesi dan Kalimantan terdapat 51 perkara atau 23,5 persen sementara Papua, Maluku dan Nusa Tenggara 42 perkara atau 19,5 persen dan KPU Pusat 14 perkara atau 6,5 persen.

Setelah dilakukan verifikasi formil, perkara disidangkan melalui sidang di Kantor DKPP melalui sidang pemeriksaan di daerah atau di tempat dan atau melalui “video conference”.

Dari sidang yang digelar pada Juni-Desember 2012 terdapat 67 perkara, sementara perkara yang disidangkan antara Januari hingga Mei 2013 terdapat terdapat 138 perkara.

Sedangkan dari 205 perkara yang disidangkan sejak DKPP dibentuk pada 12 Juni 2012 hingga per Mei 2013 keputusannya untuk periode Juni hingga Desember 2012 terdapat 30 perkara, 25 orang yang menjalani proses rehabilitasi, 18 orang diperingatkan dan 31 dikenakan pemberhentian Periode Januari hingga Mei 2013 tersapat 51 perkara, 199 orang direhabilitasi, 28 orang mendapat peringatan dan 39 orang dikenakan pemberhentian.

Anggota DKPP yang diterima Presiden pada Selasa (11/6) siang, masing-masing Jimly Asshidiqie, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, Nelson Simanjuntak, Valina Singka Subekti dan Abdul Bari Azed. (HST/ANT)