Belanja Pemerintah Pusat Melebihi Pagu Anggaran, Dikorupsikah?

Jakarta, Sayangi.com – Badan Pemeriksa Keuangan menemukan realisasi belanja yang melebihi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 senilai Rp11,37 triliun.

“Hal tersebut mengakibatkan DIPA sebagai alat kontrol realisasi belanja negara tidak efektif,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo saat menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP 2012 dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Hadi mengatakan realisasi belanja yang melebihi pagu tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kelemahan dalam pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA.

“Peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat hendaknya didukung sistem yang memadai untuk memastikan ketepatan sasaran dari belanja yang direalisasikan,” katanya.

Hadi menambahkan, BPK juga menemukan penggunaan belanja barang dan belanja modal yang melanggar peraturan atau ketentuan berlaku. Kondisi itu berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp546,01 miliar, termasuk diantaranya senilai Rp240,16 miliar yang belum dipertanggungjawabkan.

Kemudian, Hadi menambahkan BPK menemukan pembayaran belanja barang dan belanja modal pada akhir tahun sebesar Rp1,31 triliun yang tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat diyakini kebenaran realisasi fisiknya.

“Penyerapan anggaran belanja barang dan modal juga masih tergolong rendah pada APBN-Perubahan 2012 yaitu masing-masing 88,04 persen dan 79,46 persen,” katanya.

Menurut Hadi, BPK masih melihat adanya penumpukan belanja yang dilakukan pada akhir tahun, terutama pada Desember 2012 yang mencapai Rp276,85 triliun atau lebih dari dua kali rata-rata nilai serapan per bulan sebesar Rp124,15 triliun.

Secara keseluruhan, BPK masih menemukan permasalahan terkait penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran belanja modal karena masih ditemukan proses lelang tidak memenuhi ketentuan, realisasi fisik lebih kecil dari perjanjian kontrak, adanya berita acara fiktif dan pemutusan kontrak tanpa pencairan jaminan pelaksanaan.

“Pelaksanaan belanja pada akhir tahun yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat merugikan keuangan negara,” kata Hadi. (MI/ANT)