Mantan Dirut Indosat Disangka Korupsi Rp1,3 Triliun

Jakarta, Sayangi.com – Diduga melakukan kejahatan korporasi yang merugikan negara Rp 1,3 triliun, mantan Dirut Indosat diperiksa oleh Jampidsus Kejagung, Selasa (11/6) tadi.

Sangkaan yang dituduhkan penyidik Jampidsus adalah penyalahgunaan 3G PT IM2. Selain memeriksa mantan Dirut Indosat, Kejagung juga memeriksa mantan Dirut PT Indosat Mega Media (IM2), selaku anak perusahaannya. “Sesuai informasi, keduanya dipanggil penyidik Pidsus,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Selasa tadi.

Lewat surat penyidikan nomor 01/F.2/Fd.1/01/2013 tanggal 3 Januari 2013 untuk Indosat, mantan Dirut Indosat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan surat penyidikan nomor 02/F.2/Fd.1/01/2013 tanggal 3 Januari 2013 adalah penetapan tersangka untuk Dirut PT IM2.

Sebelumnya, Untung mengatakan sesuai Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa korporasi bisa dikenakan tindak pidana. Dikatakan, dengan menjerat kejahatan korporasi yang merupakan pertama kalinya dilakukan Kejagung itu, diharapkan dapat mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi. “Selanjutnya kita akan memeriksa saksi-saksi,” katanya.

Dalam kasus itu sendiri, Kejagung sudah menjerat dua tersangka mantan Direktur Utama IM2 Indar Atmanto dan eks Direktur Utama Indosat Jhonny Swandi Sjam. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dari tindak pidana korupsi itu menimbulkan kerugian negara Rp 1,3 triliun.

Kasus dugaan korupsi di IM2 bermula ketika Kejagung menduga terjadi penyalahgunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G milik Indosat yang diakui sebagai produk IM2. Padahal, IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G. 

Kejaksaan menyatakan IM2 menyelenggarakan jaringan itu melalui kerja sama yang dibuat antara Indosat dan IM2. Dengan demikian, tanpa izin pemerintah, menurut Kejaksaan, IM2 telah menyelenggarakan jasa telekomunikasi jaringan bergerak seluler frekuensi 3G.

Akibat penyalahgunaan itu, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara dirugikan sekitar Rp1,3 triliun.(MARD/ANT)