KPK Terus Lacak Korupsi Skandal BLBI

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para penerima SKL (Surat Keterangan Lunas) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Beberapa hal yang diselidiki KPK adalah berkaitan dengan kewajiban penerima SKL itu, KPK masih menyelidiki sehingga belum ada kesimpulan, apakah kewajibannya penerima SKL itu sudah sesuai atau belum, jangan-jangan ada tindak pidana korupsinya,” jelas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK( Johan Budi di Jakarta, Selasa (11/6).

Johan mengungkapkan terdapat beberapa penyelesaian terkait BLBI dan sudah dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung.

“Ada yang terkait dengan tindak pidananya, itu di Kejagung, soal pengembalian asetnya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan kejaksaan selaku pengacara negara,” tambah Johan.

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2001-2004 Laksamana Sukardi seusai diperiksa KPK terkait penyelidikan mengatakan ada sidang kabinet yang membahas mengenai BLBI.

“Sidang bukan hanya membahas SKL, kalau diputuskan bukan di sidang kabinet tapi ada Tap MPR yang memberikan perintah pada presiden untuk memberikan kepastian hukum, pada zaman Ibu Mega, presiden masih mandataris MPR jadi ada tap MPR yang menyatakan kalau beliau melanggar itu bisa dimakzulkan,” beber Laksamana seusai diperiksa selama sembilan jam di KPK.

Ia mengungkapkan, sejumlah obligor yang mendapatkan SKL antara lain Syamsul Nursalim, tersangka kasus BLBI di Kejagung yang kini kabur ke luar negeri. “Mengenai obligornya sendiri, obligor yang diberikan banyak sekali, diantaranya Syamsul Nursalim,” ungkap Laksamana.

Laksamana menegaskan, pemberian SKL adalah amanat sesuai TAP MPR No X tahun 2000. “TAP MPR No 10 tahun 2000 meminta presiden untuk percepat penjualan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan juga memberikan kepastian hukum bagi yang kooperatif dan bagi yang tidak kooperatif harus diberikan sanksi hukum,” tandas Laksamana.

Namun ia mengakui, ada upaya lain dalam pemenuhan kewajiban SKL. “Ada ‘exit clause’ kalau di kemudian hari ditemukan adanya misinterpretasi sehingga dapat ditinjau lagi,” tambah Laksamana.

Laks juga menjelaskan, penyerahan SKL selalu diikuti evaluasi. “Evaluasinya ada instruksi berdasarkan kondisi ekonomi yang normal, sedang waktu penjualan dimana ekonomi hampir sekarat, harganya pasti jatuh. Cuma ada TAP MPR yang mengatakan harus konsisten melaksanakan Master Settlement and Aquisition Agreement (MSSA), presiden Megawati harus mengikutinya,” jelas Laksamana.

Tidak cukup hanya keterangan Laksamana Sukardi. KPK, tandas Johan Budi, ada kemungkinan keterangan obligor penerima SKL BLBI. “Sepanjang diperlukan pasti akan dimintai keterangan para penerima SKL, sebagian debitor bila diperlukan akan dimintai keterangan,” ungkap Johan.

Sebagaimana diberitakan, sebelumnya KPK sudah memeriksa mantan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta, Menko Perekonomian Kabinet Gotong Royong Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan Kabinet Gotongroyong Boediono, Menko Perekonomian era Gus Dur Rizal Ramli, Menteri Keuangan era Habibie, Bambang Subiyanto, Menko Prekonomian era Gus Dur dan Kepala Bappenas era Megawati, Kwik Kian Gie.

Mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan BPPN sesuai Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati, diterbitkan atas dasar masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Kwik dalam pemeriksaan di kejaksaan, mengaku dalam setiap rapat kabinet ia selalu memprotes rencana penerbitan SKL tapi kalah dengan menteri lain. Dari Rp144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara, namun baru 16 orang yang diproses ke pengadilan.

Diantara 16 orang yang diadili, tiga terdakwa divonis bebas, dan diantara 13 orang yang divonis bersalah, hanya satu koruptor yang dijebloskan ke penjara, dua terdakwa lain tidak langsung masuk ke penjara dan sembilan lainnya kabur ke luar negeri. (MARD/ANT)