Korupsi BLBI: Pasca-Laksamana, KPK Panggil Obligor?

Sayangi.com – Setelah dibangkitkan dari kubur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus dugaan tindak pidana korupsi penikmat Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus bergulir. Kemarin KPK memeriksa Laksamana Sukardi. Berikutnya, mungkin saja obligor.

Menyitir Juru Bicara KPK Johan Budi, lembaga antikorupsi itu memang tengah fokus menyelidiki kemungkinan adanya kejanggalan atau penyimpangan terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL), surat sakti yang membuat mantan Jaksa Agung MA Rachman mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) terhadap 10 tersangka korupsi BLBI pada 2004. Sejumlah konglomerat yang diuntungkan diantaranya Sjamsul Nursalim dan Bob Hasan.

Penyelesaian kasus BLBI ini dinanti banyak pihak, lantaran versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk salah satu kasus korupsi terparah dalam sejarah Indonesia, merugikan negara Rp 138,4 triliun dari Rp 144,5 triliun yang dikucurkan. Dana yang digelontorkan kepada 48 bank nasional itu diduga sarat penyimpangan dalam penggunaannya, baik yang dilakukan oleh pemegang saham maupun lewat anak perusahaan di grup bank yang tengah bermasalah.

Sayangnya, baru 16 orang yang diproses ke pengadilan. Diantara 16 orang yang diadili, tiga terdakwa divonis bebas. Diantara 13 orang yang divonis bersalah, hanya satu koruptor yang dijebloskan ke penjara, dua terdakwa lain tidak langsung masuk ke penjara dan sembilan lainnya kabur ke luar negeri.

Presiden hanya mandataris

Kepada wartawan, Laksamana Sukardi, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2001-2004 itu mengaku ditanyai KPK soal sidang-sidang kabinet yang membahas mengenai BLBI. Dan dia menjawab, “Sidang bukan hanya membahas SKL. Kalau diputuskan bukan di Sidang Kabinet tapi ada Tap MPR yang memberikan perintah pada Presiden untuk memberikan kepastian hukum. Pada zaman Ibu Mega, Presiden masih mandataris MPR, jadi ada tap MPR yang menyatakan kalau beliau melanggar itu bisa dimakzulkan.”

Jawaban Laks seolah hendak menjauhkan mantan Presiden Megawati dari KPK. “TAP MPR No. 10 Tahun 2000 meminta Presiden untuk percepat penjualan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan juga memberikan kepastian hukum bagi yang kooperatif dan bagi yang tidak kooperatif harus diberikan sanksi hukum,” tandas Laksamana, yang diperiksa KPK selama sembilan jam.

Sejauh ini KPK sudah memeriksa mantan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta, Menko Perekonomian Kabinet Gotong Royong Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan Kabinet Gotongroyong Boediono, Menko Perekonomian era Gus Dur Rizal Ramli, Menteri Keuangan era Habibie Bambang Subiyanto, Menko Prekonomian era Gus Dur, dan Kepala Bappenas era Megawati Kwik Kian Gie.

Digalinya kembali kubur SKL BLBI ini dimulai awal April 2013 lalu, ketika KPK memanggil mantan Menko Perekonomian dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kwik Kian Gie. Meski Kwik enggan buka mulut, namun arah pemanggilan dirinya jelas, soal “surat sakti” SKL BLBI yang berujung bebasnya sejumlah koruptor papan atas.

Dasar hukum dari SKL ini adalah Inpres Nomor 8 Tahun 2002, yang dikeluarkan di era Presiden Megawati Soekoarnoputri. Kwik Kian Gie sendiri diketahui sebagai ekonom yang vokal menentang keluarnya surat sakti itu. Dia percaya, Inpres yang menjadi dasar hukum penerbitan SKL itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum yang sudah ada, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di era KPK masih di bawah pimpinan Antasari Azhar, lembaga antikorupsi ini sebenarnya juga sempat menyelidiki kejanggalan di balik penerbitan SKL. Namun Antasari kemudian terbelit kasus yang membuatnya lebih dulu masuk bui. Antasari sendiri menyebut kasus yang menjeratnya sebagai “jebakan” untuk menjauhkannya dari KPK.

Akankah jebakan serupa mendatangi Abraham Samad dan kawan-kawan yang tengah bersemangat membongkar megakorupsi BLBI ini? Tak ada waktu bagi KPK untuk menengok ke belakang. Jadi, menarik untuk mencermati gebrakan KPK pascapemanggilan Laksamana dan mantan pemangku kebijakan lainnya. Karena KPK – tandas Johan Budi – juga pernah berjanji akan meminta juga keterangan para obligor penerima SKL BLBI. Saat ini, mestinya data dan keterangan dari para mantan pemangku jabatan sudah mencukupi.

Tinggal mencermati, siapa obligor konglomerat yang bakal lebih dulu mampir ke gedung KPK? Anthony Salim, Sjamsul Nursalim, Bob Hasan, Ibrahim Risjad, Atang Latief, atau nama-nama “beken” lainnya? Mari bertaruh dulu di dalam hati. (MSR)