Karena Jabatan Gubernur, Rusli Tidak Ditahan

Pekanbaru, Sayangi.com – Dengan pertimbangan memegang jabatan Gubernur Riau, Rusli Zaenal tidak ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau RZ ditahan, itu berdampak pada daerah dan masyarakat Riau,” kilah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Rabu (11/6) siang tadi.

Sebagaimana diberitakan, Rusli Zaenal sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus suap dari kontraktor pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII/2012. Selin itu, Rusli juga tersangka kasus korupsi kehutanan di Kabupaten Pelalawan dan Siak tahun 2006.

Penetapan tersangka Rusli sudah diputuskan pada awal Februari 2013, dan Rusli sudah menjalani dua kali pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka. Namun masyarakat heran, hingga sekarang Rusli belum ditahan.

“Kami mengharapkan publik tidak memandang negatif untuk kasus RZ ini, karena KPK sebenarnya juga memandang berbagai sisi untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka,” ungkap Busyro.

Selain pertimbangan Jabatan, Busyro menilai Rusli Zainal bersikap kooperatif. “Dia selalu hadir tepat waktu ketika dipanggil untuk diperiksa di Jakarta,” beber Busyro.

Selain dua pertimbangan tadi, tambah Busyro, masih ada lagi pertimbangan yang bersangkutan kemungkinan telah membantu penyidik untuk memperlancar pengungkapan kasus itu.

Kemudian ada pula alasan-alasan lainnya yang memang menjadi pertimbangan mengapa RZ belum dilakukan penahanan hingga saat ini. “Seperti sejumlah alat bukti yang mungkin belum dianggap valid, juga menjadi pertimbangan,” terang Busyro.

Toh begitu Busyro menandaskan, bukan berarti RZ lolos dari jeratan hukum. Semuanya akan diserahkan ke pengadilan. “Biar pengadilan yang memutuskan yang bersangkutan bersalah atau tidak,” imbuh Busyro

Karena di KPK, kata dia, tidak ada istilah SP3 atau pemberhentian penyidikan dengan alasan apapun. “Setiap seseorang yang telah menjadi tersangka, akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Hanya saja waktu menjadi alasan agar kasus tersebut benar-benar menjadi sebuah perkara yang layak untuk diadii,” katanya.

Penuhi Panggilan Tipikor

Rabu siang ini, Rusli Zainal kembali datang ke Jakarta. Bedanya, kali ini Rusli dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor untuk 7 terdakwa anggota DPRD Provinsi Riau

Rusli Zainal hadir mengenakan baju dinas warna kelabu dan mengenakan kacamata. Ia mengikuti persidangan sebagai saksi selama sekitar tiga jam mulai pukul 10.00 WIB.

Rusli bersaksi untuk tujuh terdakwa, masing-masing Zulfan Heri, Abu Bakar Siddik, Adrian Ali, Tengku Muhazza, Roem Zein, Toerechan Asyari dan Syarif Hidayat.

Sebelumnya, ketujuh terdakwa ditangkap oleh KPK pada April 2012 terkait dugaan suap revisi Perda No.6/2010 untuk penambahan anggaran proyek arena PON XVIII Riau.

KPK awalnya menangkap dua anggota DPRD Riau, yakni M Faisal Aswan dan M Dunir dengan barang bukti uang tunai Rp900 juta yang merupakan uang suap (uang lelah) untuk revisi Perda. Keduanya sudah dijatuhi hukuman empat tahun penjara.

Sedangkan, tujuh terdakwa lainnya merupakan anggota dari Tim Panitia Khusus dalam revisi Perda. Majelis Hakim yang diketuai oleh Ida Ketut Suarta memintai keterangan Rusli Zainal terkait permintaan uang oleh anggota DPRD melalui mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Lukman Abbas, yang juga sudah divonis penjara 5,5 tahun.

Namun, saat menjawab pertanyaan Jaksa dan Hakim, Rusli lebih banyak mengatakan lupa dan tidak ingat lagi mengenai beberapa kejadian terkait revisi Perda. Namun Rusli mengakui adanya permintaan uang dari DPRD Riau melalui Lukman Abbas.

Namun, ia mengaku lupa berapa jumlah uang lelah yang diminta untuk biaya revisi dan siapa yang menjadi pemicunya. Rusli juga tidak menyebutkan apakah ketujuh terdakwa itu menjadi bagian dari yang meminta uang lelah. “Saya tidak tahu siapa yang memintanya, tapi itu dari teman-teman di DPRD,” katanya.

Rusli juga mengatakan berulang kali dirinya membantah telah menyetujui pemberian uang lelah. Bahkan, ia mengaku pernah memarahi Lukman Abbas untuk tidak mengindahkan permintaan anggota DPRD. “Pak Lukman sudah jangan lagi diurus kalau seperti itu, kalau bisa batalkan saja,” kata Rusli menirukan kemarahannya kepada Lukman.

Rusli mengatakan, dirinya akhirnya mengetahui penangkapan anggota DPRD dari media massa. “Asal uang saya tahu dari perusahaan yang bangun dan pelaksana pembangunan arena PON, namun jujur saya terkejut karena saya tidak mengikuti perkembangannya sama sekali,” kilah Rusli. (MARD/Ant)