KPK Kembali Periksa Djoko Pekik

Jakarta, Sayangi.com – Djoko Pekik yang menjabat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga diperiksa KPK terkait penyelidikan pengadaan peralatan dan sarana untuk kasus Hambalang.

“Dia dimintai keterangan terkait penyelidikan KPK soal pengadaan peralatan dan sarana Hambalang,” ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (12/6). Pekan lalu, Selasa (4/6) Djoko Pekik juga dipanggil KPK untuk kasus yang sama.

KPK pada April 2013 mengumumkan tengah melakukan penyelidikan terhadap pengadaan peralatan Hambalang yaitu barang-barang atau perabot yang mengisi bangunan di Hambalang seperti meja, kursi, dan barang-barang interior lain. Dana yang dialokasikan untuk interior Hambalang sekitar Rp1,3 miliar.

KPK sudah mengusut proyek Hambalang sejak 2011, terkait indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan konstruksi (bangunan) Hambalang.

Dalam kasus itu, KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor.

Ketiganya disangkakan pasal Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara.

Terkait kasus yang sama, KPK juga telah menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah terkait dengan kewajbannya.

Rencananya KPK akan menerima hasil audit BPK pada pekan lalu, namun ternyata tim BPK menyatakan belum menyelesaikan auditnya sehingga KPK belum dapat menentukan kerugian negara dalam pengadaan Hambalang.

Proyek Hambalang pada 2009 diusulkan sebesar Rp1,25 triliun sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.

Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp 125 miliar dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN-Perubahan 2010.

Anggaran tersebut bahkan bertambah menjadi Rp2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa.

Hasil audit investigatif tahap satu Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara karena proyek Hambalang adalah Rp243,6 miliar.(MARD/Ant)