Perokok Gugat Pajak Cukai ke MK

Jakarta, Sayangi.com – Tumben-tumbenan, sejumlah tokoh yang mengaku perokok sejati berkumpul. Rupanya mereka geram dengan ketentuan pajak cukai atas rokok yang diatur dalam UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mereka pun menggugat ke MK.

Pemohon yang terdiri dari Mulyana Wirakusumah, Hendardi, Aizzudin, Neta S Pane dan Bambang Isti Nugroho mengungkapkan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, juga telah menetapkan cukai rokok sebagai jenis pajak tidak langsung yang dipungut negara atas produk rokok.

“Inti permohonan, agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 19, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945,” kata salah satu pemohon, Hendardi, saat konferensi pers usai mendaftar permohonan di Jakarta, Rabu.

Apabila produk rokok dikenakan lagi pajak cukai rokok seperti diatur UU PDRD, ungkap Hendardi, justru akan menimbulkan ketidakadilan karena perokok dibebani pajak dua kali.

Dia mengungkapkan, pasal-pasal yang diuji merugikan produsen rokok yang kemudian beban pungutan cukai rokok dialihkan kepada konsumen terakhir (para pemohon selaku perokok) atau pemikul pajak sebenarnya.

“Warga negara perokok pemikul pajak daerah selain pajak rokok yang ditetapkan berdasarkan desentralisasi dan pajak rokok mengacu pada besaran cukai rokok yang sentralistik,” beber Hendardi.

Dia menjelaskan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 UU PDRD beban terhadap cukai rokok yang dikenakan kepada wajib pajak rokok, memicu kenaikan harga rokok begitu tinggi. Hal ini menjadi beban para perokok sebagai pemikul pajak rokok terakhir.

Ketentuan itu, lanjut Hendardi, menimbulkan pajak ganda (double tax) yang dilarang oleh hukum perpajakan karena berpeluang menimbulkan ketidakadilan bagi setiap warga negara.

“Ini juga bertentangan dengan prinsip umum pemungutan pajak yang harus mencegah pengenaan pajak berganda karena objek pajak cukai rokok telah dipungut oleh pemerintah pusat,” pungkas Hendardi.