Pramono Anung: Manajemen Perlindungan TKI Buruk

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengatakan Menteri Tenaga Kerja Indonesia (Manakertrans) dan Transmingrasi Muhaimin Iskandar serta Kepala Badan Nasonal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat untuk memperbaiki menagemen perlindungan TKI yang ada di KJRI.

“Kita melihat dalam persoalan ini KJRI dari dulu mangemennya tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan sehingga pelayanan kepada TKI itu minim sekali dan sangat lamban dan perlindungan juga tidak ada,” kata Pramono di Komplek gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Menurut Pramono, di luar negeri terutama di Arab Saudi banyak Warga Negera Indonesia (WNI) yang menjadi TKI. Hanya saja, mereka tidak memiki status. Dan hal itu mereka lakukan, lanjut Pramono, karena kesulitan mengurus surat izin. Maka dengan demikian, Pramono menyarankan apa yang terjadi di KJRI, Jeddah, itu harus dijadikan instropeksi pemerintah, terutama Menaker dan BNP2TKI.

“Untuk memperbaiki menagemen yang ada. Sebabb kalau ini dibiarkan maka korban itu makin banyak dan ini mencoreng kita semua. Karena ini terjadi di luar negeri menunjukkan pelayanan atau menagemen yang buruk,” katanya.

Pernyataan Pramono ini merupakan jawaban ketika ditanya terkait adanya insiden TKI atas ditutupnya pendaftaran dan pengambilan dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di KJRI Jeddah. Menurut Pramono, insiden yang terjadi di KJRI itu merupakan birokrasi yang berlarut-larut, dan tidak adanya perlindungan kepada TKI.

“Jadi saya melihat satu bagian dan itu terlihat dari antrian yang panjang kemudian pengurusan yang terlalu lama. Tidak ada perlindungan hukum kepada mereka. Itu yang menjadi bukti bahwa TKI itu hanya direkrut dan kemudian dikirim, devisanya diterima, tapi perlindungan kepada mereka tidak maksimal. Berbeda dengan apa yang terjadi di Philina. Mereka betul-btul diberi proteksi oleh pemerintahnya, sehingga kalau kita lihat kasus meninggalnya atau kekerasan kepada TKI, mungkin kita termsuk yang banyakjika dibandingkan dengan negera-negara lain, termasuk Philina,” tutup Pramono. (MARD/Hurri Rauf)