JBMI Tolak Urusan Perlindungan Dialihkan ke PJTKI

Jakarta, Sayangi.com Meletusnya Insiden di konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi, Minggu (9/6) lalu, tidak terlepas dari absennya perlindungan pemerintah terhadap TKI di luar negeri.

Itulah yang terungkap dalam demonstrasi Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) di depan Istana Merdeka, Rabu (12/6) tadi.

“Insiden itu terkait mepetnya batas waktu pemberian Amnesti oleh pemerintah Arab Saudi kepada buruh migran asal Indonesia (BMI),” tandas Iweng Karsiwen dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) kepada Sayangi.com

Iweng menyayangkan petugas Konsulat dalam mengantisipasi membludaknya antrian, sedangkan batas waktu pemberian Amnesti makin mepet. Maka terjadilah insiden kerusuhan yang menewaskan Marwah binti Hasan (55), BMI asal Sampang Madura, itu.

Kemarahan para BMI itu, lanjut Iweng, meskipun amat disesalkan namun bisa dimaklumi. Sebab dengan adanya Amnesti itu, TKI yang selama ini tidak memiliki dokumen bisa memilih terus bekerja di Arab Saudi atau pulang ke tanah air tanpa harus membayar sanksi denda yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.

“BMI berdokumen atau tidak berdokumen, bagi saya hanyalah korban dari kegagalan pemerintah dalam mengentaskan rakyat dari kubang kemiskinan,” timpal Ramches, rekannya dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

Mestinya pula, lanjut Ramches, pemerintah RI, baik melalui KBRI maupun Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) jauh-jauh hari mengantisipasi kejadian itu.

Namun faktanya, imbuh Ramches, semua urusan perlindungan tenaga kerja di luar negeri diserahkan pemerintah ke Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Imbal baliknya, PJTKI diijinkan menarik biaya sebanyak-banyaknya dari BMI dan majikannya. “Tapi benarkah PJTKI melindungi BMI? Jawabnya tidak,” tandas Ramches.

Banyaknya buruh migran yang tidak berdokumen, imbuh Iweng, disebabkan oleh praktek penipuan PJTKI dan cuci tangan perwakilan RI di luar negeri. Kasus itu bukan saja terjadi di Arab Saudi, melainkan juga di Hongkong dan lainnya.

Iweng dan Ramches pun menyoroti buruknya pelayanan petugas KJRI. Akibatnya, bila menemui masalah buruh migran bisanya hanya menghubungi PJTKI dan agen, biasanya pula jawabannya disuruh sabar menerima cobaan dan terus bertahan.

Selain itu, jumlah konter-konter pelayanan yang disediakan KJRI di semua negara tujuan buruh migran asal Indonesia sangat terbatas. “Bayangkan saja, di Hongkong yang jumlah BMI 150 ribu, hanya dilayani 2 konter,” beber Ramches.

Sudah itu, para petugas KJRI yang melayani buruh migran tidak ada yang mencantumkan nama di dada dan menolak diidentifikasi. “Sehingga buruh migran tidak bisa melaporkan oknum itu bila mereka memberikan pelayanan buruk.”

Oleh karenanya, di depan Istana Presiden itu, Jaringan BMI mendesak pemerintah segera memperbanyak Posko-posko pembuatan paspor/SLPP di pusat-pusat BMI dengan memperpanjang jam pelayanan disertai tenda berteduh, toilet bersih, posko kesehatan, makanan, minuman, dan sarana pelayanan yang dibutuhkan. (Mardikanto)