Muhaimin Mangkir, Rapat Komisi IX DPR Soal KJRI Jedah Dibatalkan

Jakarta, Sayangi.com – Rapat Komisi IX DPR RI dengan pihak pemerintah terkait kerusuhan di KJRI Jeddah akhirnya dibatalkan. Pembatalan rapat tersebut dipicu akibat pihak pemerintah, yaitu Menakertrans Muhaimin Iskandar berhalangan hadir. Muhaimin hanya mengutus Sekjen Kemenakertrans Muchtar Luthfie.

Rapat tersebut mestinya dilaksanakan mulai 10.00 , namun setelah Komisi IX mengunggu hingga sekitar satu jam ternyata menteri yang ditunggu tidak kunjung datang.  Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning  tampak emosional saat membuka rapat.  “Ini terkait Kebijakan menteri, judul rapatnya raker.  Kita bosan, lama-lama menteri dipanggil DPR selalu kirim wakilnya”, ujarnya.

Dia heran karena pemerintah kalau diundang untuk membahas masalah anggaran selalu sigap dan tepat waktu. “DPR ini kan bukan kalau mau minta anggaran aja. Kalau diundang soal anggaran mereka datang terus, bahkan setengah jam sebelumnya sudah duduk di depan,” tambahnya.

Dalam rapat kerja soal kerusuhan di KJRI Jedah ini selain mengundang Menakertrans, Komisi IX juga mengundang Menteri Agama, Menkumham, dan Menlu. Semua menteri tersebut berhalangan hadir dan mengirim utusannya.Karena tidak dihadiri empat menteri yang diundang untuk membahas masalah Amnesti yang diberikan Pemerintah Arab Saudi, Ribka menyatakan rapat kerja hari ini ditunda  dan akan dijadwalkan kembali pada Selasa, 18 Juni 2013.

Menganggapi mangkirnya para menteri dalam rapat kerja soal KJRI Jedah tersebut, Ketua Komite Solidaritas Pemuda Muslm (KSPM) Muhlis Ali di tempat terpisah menyampaikan kecaman keras. “Muhaimin itu digaji untuk mengurusi dan melindungi tenaga kerja. DPR itu representasi suara rakyat, jadi harus dihargai. Kalau tidak serius dia mestinya mundur saja. Begitu juga dengan Menteri Agama dan lainnya, mesti serius mengurusi rakyat. Presiden harus melihat bahwa kelalaian mereka ini adalah bukti ketidakseriusan mereka. ”. Katanya.
Dia menambahkan kalau banyak anggota KSPM yang menjadi tenaga kerja di Arab Saudi. “KSPM ini sudah 14 tahun concern terhadap persoalan seperti ini, beberapa anggota kami menjadi TKI di Arab Saudi”, lanjut Muhlis. (S2)