Postur APBN-P 2013 Disetujui, Subsidi BBM Dipangkas

Jakarta, Sayangi.com – Postur APBN-P 2013 akhirnya disetujui dengan defisit 2,38 persen. Keputusan ini didapat dari hasil Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemeritah yang diwakili Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Dalam kesepakatan ini, anggaran subsidi BBM, elpiji (LPG), dan Bahan Bakar Nabati (BBN) hanya dipatok Rp 199,850 triliun, lebih rendah dari RAPBN-P yang diajukan sebelumnya, sebesar Rp 209,915 triliun.

Dalam postur APBN-P 2013 ini pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.502 triliun dari pengajuan pemerintah sebelumnya Rp 1.488 triliun.
Sementara untuk belanja negara dalam APBN-P 2013 disepakati Rp 1.726 triliun, yang di dalamnya terdapat belanja pemerintah pusat Rp 1.196 triliun.

“Anggaran subsidi energi untuk BBM pada APBN-P 2013 disepakati menjadi Rp 199,850 triliun, dan besaran defisit disepakati 2,38 persen dari yang diajukan pemerintah sebesar 2,48 persen,” kata Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia menyebutnya sebagai sinyal positif dalam menjaga kondisi makro dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan angka itu, jelas Chatib, potensi pemerintah melewati batas angka inflasi yang diatur UU bakal terhindarkan. Alasannya dengan angka inflasi 2,48 persen ditambah defisit daerah 0,5 persen menjadi 3 persen, terdapat resiko pemerintah melanggar UU.

“Tapi kalau 2,38 persen kekhawatiran untuk defisit lebih dari 3 persen tidak akan terjadi,” jelas Chatib.

Chatib juga tidak mempermasalahkan mengenai besaran anggaran subsidi BBM, elpiji (LPG), dan Bahan Bakar Nabati (BBN) yang hanya dipatok Rp 199,850 triliun atau lebih rendah dari RAPBN-P yang diajukan sebesar Rp 209,915 triliun. Menurutnya meski anggarannya turun tapi kuotanya tetap sesuai dengan usulan awal di APBN-P 2013, yakni sebanyak 48 juta kiloliter.

Dengan kesepakatan ini kata dia, pemerintah dalam posisi bisa menaikkan BBM. Penaikan harga BBM dimaksudkan untuk mengurangi beban subsidi BBM yang menggerus kesehatan APBN. Apalagi, subsidi BBM banyak tidak tepat sasaran.