Fanshurullah Asa: Tindak Tegas Penyelundup BBM

Foto : Dokumentasi Pribadi

Penyelundupan BBM bersubsidi diyakini masih terus terjadi. Penyebab utamanya adalah besarnya selisih antara harga BBM nonsubsidi dan BBM bersubsidi.  Juga belum ada alat ukur yang  dapat mengontrol dengan tepat berapa volume  yang keluar dari Depo dan berapa volume  yang keluar dari SPBU.  Terkait itu, wartawan Sayangi.com, Nurfahmi Budi Prasetyo menemui Wakil Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Dr. Ir. Fanshurullah Asa, MT di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancara dengan mantan anggota  DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang biasa disapa Ifan itu:

Apa fungsi utama BPH Migas?

Secara umum  BPH Migas bertugas  mengatur  dan mengawasi distribusi minyak dan gas ke seluruh Indonesia,  sampai daerah terpencil.  Mengawasi aliran distribusinya sampai tujuan dan memastikan tidak ada pelanggaran  dalam prosesnya. BPH Migas juga mengatur sirkulasi gas melalui jaringan pipa yang sudah terpasang,  menentukan harga gas untuk skala industri kecil dan rumah tangga, serta  membuka jalur distribusi baru migas dengan bekerjasama pihak lain.  Ini tugas yang  strategis, karena ketersediaan migas di seluruh wilayah tanah air akan berpengaruh terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Eksistensi BPH Migas apa tidak tumpang tindih dengan Pertamina, yang juga bertugas di sektor hilir? 

Dulu sebelum reformasi, sektor hilir migas semuanya dipegang Pertamina (regulator dan operator). Pertamina ibarat pemain merangkap wasit. Sesuai semangat reformasi,  juga mengacu pada negara-negara maju, tidak boleh ada institusi yang menguasai semua manajemen dari hulu sampai hilir. Karena itulah setelah reformasi dibentuk BPH migas agar distribusi migas di Indonesia lebih transparan dan akuntabel. 

Apa tidak khawatir dengan kemungkinan bakal dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada BP Migas?

BPH Migas memang  pernah digugat oleh serikat pekerja Pertamina untuk dibubarkan. Tapi pada 28 Maret 2013, Mahkamah Konstitusi yang saat itu masih dipimpin Pak Mahfud MD  justru memperkuat dan mengukuhkan peran BPH Migas sebagai regulator urusan minyak dan gas di Indonesia. 

Sebagai regulator dan pengawas distribusi migas nasional, bagaimana BPH Migas mengatasi penyelundupan BBM yang diyakini masih marak saat ini?

Soal ini juga menjadi concern BPH Migas, bagaimana mencegah aksi ilegal penyelundupan migas ke luar negeri. Penyelundupan BBM bersubsidi bisa terjadi karena dua hal. Pertama, karena ada disparitas atau selisih harga yang besar antara BBM bersubsidi dan harga internasional. Harga BBM bersubsidi sebelum dinaikkan Rp4500 per liter, sementara harga internasional  Rp9000 lebih per liter. Ini memancing orang untuk jadi spekulan dan menyelundupkan BBM bersubsidi, yang marak di daerah-daerah.  Kedua, karena selama ini belum ada alat ukur yang dapat mengawasi berapa volume BBM yang keluar dari depo dan berapa yang keluar dari SPBU. Pertamina dibayar berdasarkan volume yang keluar dari depo. Keluar mobil dari Depo Plumpang, langsung ada invoice. 

Apa langkah BPH Migas untuk mengatasi penyimpangan distribusi BBM yang masih marak?

Bulan Juli tahun 2013 ini BPH Migas akan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua SPBU di seluruh Indonesia untuk menggunakan alat kontrol berbasis IT (program digitalisasi). Dengan alat itu, kami dapat mengawasi dengan tepat berapa volume BBM  yang keluar dari Depo dan berapa yang keluar dari SPBU. Alat pengontrol ini penting supaya ada pengawasan terhadap subsidi BBM yang nilainya sangat besar. Tahun 2013 ini sekitar Rp200 triliun. Itukan uang rakyat yang sangat besar jumlahnya, sudah bisa membiayai pembangunan jembatan selat sunda.  Kalau tidak diawasi penggunaannya, tahun depan mungkin bisa bertambah.  

Jangan-jangan penyelundupan BBM bersubsidi juga melibatkan orang dalam di Pertamina?

Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dari kuota BBM bersubsidi tahun ini sebesar 48 juta kiloliter, Pertamina mengoperasikan sekitar 98,5%.  Logikanya kalau masih banyak penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi, pasti melibatkan juga  oknum dari badan usaha tersebut. Apalagi pembayaran subsidi oleh Kementerian Keuangan itu masih sampai depo bukan nozle di SPBU.

Apa yang harus dilakukan terhadap orang dalam yang terlibat penyelundupan?

Ya harus ada tindakan tegas kepada  siapapun yang diketahui  melakukan penyelundupan tersebut.  Masyarakat atau Pers yang mengetahui ada indikasi penyalahgunaan atau penyelundupan BBM bersubsidi harus proaktif melapor. 

Setelah Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, Anda yakin penyelundupan bakal berkurang?

Secara teori mestinya begitu. Kenaikan harga BBM subsidi mengurangi disparitas harga antara BBM subsidi dan BBM non subsidi.  Selisih harga  yang tidak terlampau jauh itu mempersempit ruang para spekulan melakukan penyelundupan. Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan dapat menekan konsumsi penggunaan energi minyak. Orang jadi dipaksa berhemat atau beralih ke energi alternatif.  Kalau harga premium dan bensin tetap murah, Indonesia akan kesulitan untuk mengembangkan energi alternatif atau energi terbarukan. 

Ada pendapat, kenaikan harga BBM bersubsidi adalah agenda terselubung SPBU Asing? 

Wah itu mengada-ada. Beda harganya masih jauh. Premium Rp6500 per liter, mereka harus jual dengan harga internasional. 

Harapan Anda terhadap Revitalisasi BPH Migas?

Kami ingin secara struktural di bawah Presiden. Independen. Pegawai sebaiknya juga kita yang menentukan sendiri . Selama ini masih di bawah Kementerian ESDM, pegawai juga dari  ESDM. Jadi loyalitas pegawai lebih besar  kepada Dirjen Migas.