Belajar dari Kisruh BLSM

Foto : Antara

Pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Namun bukan berarti masyarakat diharuskan memaklumi terjadinya kekisruhan dalam pembagian BLSM belakangan ini. Pasalnya, kekisruhan serupa pernah terjadi dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjelang Pemilu tahun 2008 lalu. Jadi, pepatah yang tepat untuk kekisruhan pembagian BLSM 2013 ini bukan “tak ada gading yang retak” melainkan hanya seekor keledai yang terperosok di lubang yang sama.

Pelajaran pertama dari kasus BLSM sekarang ini adalah pemerintah tidak pernah mau belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal yang paling fatal adalah sumber pendataan yang tidak akurat. Akibatnya, di sejumlah antrian BLSM seperti di layar televisi, tampak ibu-ibu berbusana anggun berkalung emas bertas relatif mahal ikut dalam antrian, sedangkan di sisi lain tidak sedikit warga yang lebih membutuhkan justru tidak menerima BLSM. 

Menanggapi persoalan ini, umumnya pejabat pemerintah berkilah, sebelumnya warga penerima BLSM tergolong warga miskin dan sekarang sudah kaya. Alasan ini, bila dicek ke kasus daerah Sampang, ada seorang calon jemaah haji penerima BLSM dari keluarga mampu, ayah ibunya sudah naik Haji sejak 2002, terbukti mengada-ada. Katakan lah alasan itu benar, berarti apa saja kerja pemerintah sehingga tidak tahu adanya perubahan data di lingkungan warga masyarakat?

Kesalahan pendataan yang datang berulang, selain BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM menjadi tidak tepat sasaran, juga membuat ketegangan sosial di bawah, baik antara warga masyarakat yang kebagian dan tidak kebagian dana BLSM, maupun antara warga masyarakat yang tidak kebagian dana BLSM dan perangkat desa setempat, sebagaimana terjadi di Sepatan Tangerang saat warga desa mengamuk dan menghancurkan rumah dan harta milik seorang kepala desa.

Kasihan kepala desa, perangkat desa, hingga pejabat di tingkat Rt dan Rw. Beberapa diantara mereka mengaku tidak pernah dilibatkan dalam program BLSM, namun mesti menanggung akibatnya bila masyarakat mengamuk. Oleh karenanya, pelajaran kedua, pemerintah pusat tidak bisa merasa superior, merasa mengetahui segala-galanya,   sehingga pembagian BLSM pun harus diatur dari pusat.

Padahal, pejabat yang paling tahu kondisi warganya adalah Ketua Rt setempat. Bila khawatir Ketua Rt hanya akan membagikan BLSM ke keluarganya, umumkan saja ke warga saat proses penjaringan, sehingga ada rembug warga dan itu bisa dilakukan secara swadaya. Dari rembug warga di tingkat paling bawah ini data dibawa ke pajabat yang lebih tinggi hingga ke pemerintah pusat.

Pelajaran yang tak kalah pentingnya adalah hilangnya solidaritas diantara warga itu sendiri, sehingga ibu-ibu yang tampak mampu acuh-acuh saja menunggu antrian sambil kipas-kipas, sedangkan di luar terlihat ada protes warga yang tidak menerima BLSM. Warga yang protes itu pun ada yang memang benar-benar membutuhkan, tapi ada juga ibu-ibu yang bernutrisi cukup tapi tetap ngotot mendapatkan BLSM, alasannya karena ada tetangganya yang terbilang mampu ternyata mendapatkan BLSM.

Hilangnya solidaritas sosial itu membuat sebagian warga masyarakat sudah kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Tentu saja ini bertentangan dengan character building yang dibangun oleh para pendiri bangsa (founding parents) yang menginginkan bangsanya menjadi bangsa petarung, bukan bangsa peminta-minta. Sulit membayangkan, bagaimana perasaan Bung Karno dan Bung Hatta, di alam Barsyah sana saat melihat jejalan antrian warga negara Indonesia yang diproklamirkannya hanya demi mendapatkan empat lembar ratusan ribu.

Terkait pembangunan character building, alangkah eloknya bila BLSM dialihkan ke program-program padat karya yang lebih mendidik warganya untuk menjadi manusia produktif, tanpa menggadaikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Sebut saja membetulkan saluran air dan infrastruktur pertanian dan perdesaan, atau bersih-bersih lingkungan atau pemasangan sumur resapan yang keduanya kelak lebih bermanfaat bagi orang miskin, baik yang tinggal di desa maupun tinggal di desa.

Belajar dari kisruhnya pembagian BLSM di atas, sudah saatnya pemerintah merevolusi, bukan hanya mereformasi, sistem pendataannya, terutama agar pemerintah benar-benar tahu siapa warganya yang masih miskin, rentan miskin dan hampir miskin, sehingga memiliki strategi yang lebih tepat, lebih sistemik dan lebih berkesinambungan dalam membuat program-program pengentasan kemiskinan.

Program semacam BLSM memang perlu, terutama bagi warga masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Tapi kalau data salah yang terjadi sudah pasti rusaknya bangunan sosial di tingkat bawah, solidaritas sosial pun mengendur, dan oleh karenanya, dibutuhkan pendataan yang membutuhkan partisipasi masyarakat luas sehingga solidaritas sosial tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

Selanjutnya, alangkah eloknya pula bila BLSM diganti program padat karya bagi warga yang hampir dan rentan miskin, sehingga angka pengangguran setidaknya dapat ditekan selama program berlangsung. Sudah pasti program padat karya lebih bercharacter building ketimbang bagi-bagi duit ang membuat bangsa ini menjadi bangsa pragmatis yang tidak memiliki mental petarung seperti bangsa-bangsa besar di dunia lainnya.