BNP2TKI: 300.000 WNI Mengajukan Amnesti di Arab Saudi

Foto: Youtube

Bandung Barat, Sayangi.com – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyebutkan sekitar 300 ribu WNI/TKI pelanggar batas izin tinggal (overstayers) mengajukan amnesti yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

Dalam sosialisasi BNP2TKI melalui kesenian tradisional di Lapangan Bola Warung Awi, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kamis (4/7) dini hari, mereka diberi kesempatan oleh pemerintah Arab Saudi hingga 3 November mendatang.

“Batas waktu itu sudah merupakan perpanjangan dari jadwal semula 3 Juli lalu,” katanya.

Ia optimistis seluruh dokumen WNI/TKI “overstayers” itu dapat diperbarui melalui Perwakilan RI di Arab Saudi sehingga mereka menjadi berdokumen resmi. “Sehingga, lebih 300 ribu WNI/TKI tidak resmi akan menjadi resmi dan akan terlindungi. Ini berkat upaya pemerintah RI karena banyaknya TKI di Arab Saudi,” kata Jumhur.

Kepala BNP2TKI mengingatkan agar para calon TKI menggunakan dokumen resmi dan aturan resmi serta mendatangi Disnaker setempat untuk pengurusannya. “Kalau ada oknum atau calo yang membujuk rayu tapi tidak ada kaitan dengan tenaga kerja, itu penipuan, nanti akan bahaya dan menyulitkan diri TKI sendiri. Berangkat tanpa dokumen resmi, sangat bahaya,” katanya.

Ia menambahkan masyarakat juga jangan terbujuk rayu oleh pihak-pihak tertenu yang menawarkan pekerjaan di Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Yordania, dan Suriah karena pemerintah masih menghentikan (moratorium) penempatan TKI sektor informal atau penata laksana rumah tangga ke lima negara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNP2TKI sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi BNP2TKI melalui kesenian tradisional di 13 kabupaten dalan lima provinsi selama dua bulan terakhir ini.

Sebelumnya, ada 12 daerah yang dijadikan lokasi sosialiasi meliputi Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten dengan hiburan seni tradisional Lenong Betawi dan Gambang Kromong grup Malih Tong Tong, serta di Lapangan Pasar Inpres, Sijunjung, Sumatera Barat menggelar Musik Melayu dan pelawak Mak Item.

Sedangkan di Lampung yaitu di Lapangan Merdeka Brajasakti, Way Jepara, Lampung Timur diisi Musik Campursari.

Kemudian di Alun-alun Kecamatan Bayongbong, Garut, Jawa Barat mementaskan Wayang Golek Grup Pujaran Giri Harja III, disusul di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi juga menggunakan kesenian Wayang Golek Grup Pujaran Giri Harja III dengan dalam Umar Darusman Sunandar Sunarya.

Untuk sosialisasi di Lapangan Desa Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan Wayang Rumput bersama Dalang Slamet Gundono. Di Lapangan Simongklang, Widuri, Pemalang, Jawa Tengah acara serupa diisi Wayang Kulit dan musik gamelan Ki Ageng Ganjur.

Sementara wilayah Jawa Timur yang menjadi pelaksanaan sosialiasi adalah Lapangan Josari Jetis, Kabupaten Ponorogo dengan seni tradisional Wayang Kulit Ki Bayu Aji dan Reog Ponorogo, serta di Lapangan Rejo Tangan, Tulungagung berupa panggung Wayang Kulit Ki Cahyo Kuntadi dan pelawak Kirun Cs.

Tempat lain di Jawa Timur yaitu di Lapangan Sraten, Cluring, Banyuwangi dengan pentas Kendang Kempul Mahkota, pedangdut Ratna Anjani, dan Lawakan Gandul-Pentul. Selanjutnya di Kabupaten Malang bertempat di Lapangan Kalipare menggelar Wayang Kulit Ki Cahyo Kuntadi, Musik Ki Ageng Ganjur, pedangdut Mega Mustika, serta Tari Topeng Pakis Aji.

Menurut Jumhur, kegiatan sosialisasi oleh BNP2TKI melalui kesenian tradisional, itu telah berjalan dari tahun ke tahun di berbagai daerah yang merupakan kantong TKI. Di samping menjadi huburan rakyat, pentas seni tradisional dirasa efektif sebagai media penyampai informasi terkait tata cara menjadi TKI yang legal/resmi.

“BNP2TKI terus membangun penyadaran secara langsung ke basis-basis TKI dalam kaitan pelayanan TKI berdokumen, sehingga para TKI tidak menjadi korban pihak tertentu yang sekadar mencari keuntungan namun menciptakan risiko cukup besar, antara lain menjerumuskan TKI pada tindak perdagangan orang di luar negeri,” katanya.

Dengan proses pendokumen resmi di pemerintah daerah yang bekerja sama BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI & unit teknis BNP2TKI di sejumlah wilayah), katanya, para TKI dipastikan terhindar dari bentuk pemalsuan dokumen maupun upaya perdagangan orang pada TKI.

“Pelayanan dokumen terhadap TKI juga untuk mewujudkan perlindungan diri sendiri baik sebelum dan setelah mereka bekerja di negara penempatan. Inilah makna perlindungan yang sesungguhnya di antara kewajiban negara yang bersifat utama,” katanya. (HST/ANT)