Karyono Wibowo: Tren Positif Demokrat Pasca-Anas

Foto: Sayangi.com/Dok. Pribadi

Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, Partai Demokrat diterjang badai politik yang sempat menggoyahkan pondasi partai, yang tengah dikonstruksi menjadi partai berhaluan nasionalis relegius yang moderen dan solid. Upaya itu mengalami hambatan tatkala kader partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini terjerat masalah hukum yang berujung pada konflik internal.

Prahara politik tersebut berawal dari kasus dugaan korupsi Wisma Atlet yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat di era Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin. Ia langsung menyeret nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus megaskandal proyek pembangunan Wisma Atlelit dan Hambalang. Bahkan skandal Kongres Partai Demokrat di Bandung untuk pemenangan Anas yang diduga menggunakan uang hasil hasil korupsi pun dibongkar.

Nama beberapa petinggi Partai Demokrat disebut-sebut, antara lain Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan Mirwan Amir. Sedangkan dari partai lain, yang disebut adalah I Wayan Koster (PDIP). Skandal Wisma Atelit juga menyeret nama Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan yang juga kader Partai Golkar. 

Satu per satu kader Partai Demokrat yang disebut Nazaruddin ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, meskipun pada awalnya mereka semua membantah tuduhan tersebut. Mantan Wakil Sekjen PD Angelina Sondakh yang dikenal dekat dengan Anas dijatuhi hukuman karena terbukti secara sah melakukan korupsi. Tak lama kemudian, KPK menetapkan mantan Menpora yang juga bekas Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng terkait kasus Hambalang. 

Prahara politik yang menerpa partai pemenang Pemilu 2009 itu kian kencang saat terdengar kabar Anas Urbaningrum akan dijadikan tersangka. Benih-benih konflik yang sudah tumbuh sejak Kongres Bandung pun meledak. Partai Demokrat terbelah menjadi dua kubu: Anas dan Cikeas. Kubu kontra Anas semakin keras mendesak agar Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari posisi ketua umum. Mereka menuding, Anas adalah biang keladi menurunya elektabilitas Partai Demokrat. Namun Anas balik menuding, turunnya elektabilitas Demokrat disebabkan oleh menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah.

Di tengah konflik yang semakin meruncing, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka setelah didahului oleh bocornya Sprindik yang menghebohkan publik. Status ini melumpuhkan perlawanan kubu Anas. Sampai akhirnya, singgasana Demokrat direbut kembali oleh keluarga Cikeas yang dipimpin langsung SBY sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Majelis Tinggi.

Tren elektabilitas meningkat

Sejak kasus korupsi mencuat, elektabilitas partai berlambang mercy itu terus merosot. Survei Saeful Mujani Reseach Centre (SMRC) pada 6–20 Desember 2012 menempatkan elektabilitas Demokrat di kisaran 8,6%. Jauh di bawah Partai Golkar yang meraih 21,3% dan PDIP 18,2%.

Hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB) yang diselenggarakan pada 3-18 Januari 2013 di 30 provinsi dan 95 Kabupaten/Kota juga menempatkan Partai Golkar dan PDI Perjuangan berbagi posisi puncak dengan tingkat elektabilitas sekitar 14%. Sementara Partai Demokrat justru anjlok dengan 9,9%. Sementara Lembaga Survei Jakarta (LSJ) pada awal Februari 2013 merilis, elektabilitas Partai Demokrat hanya 6,9%, dibawah Gerindra (10,3%) dan PKS (2,6%).

Survei di bulan Maret 2013, citra Demokrat semakin parah. Survei Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilakukan pada 1–15 Maret 2013 menunjukkan, elektabilitas Partai Demokrat terjun bebas ke posisi 7 dari 12 parpol peserta pemilu dengan perolehan 4,3%.

Padahal sebelumnya, elektabilitas Demokrat masih berada di kisaran 14%, berdasarkan Jajak Pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI Network) yang dilansir pada 14 Oktober 2012. Meskipun masih di bawah Partai Golkar (21%) dan PDI-P (17,2%).

Terlihat bahwa kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi Partai Demokrat memiliki korelasi terhadap menurunnya elektabilitas Demokrat. Apalagi tidak tanggung-tanggung, yang diduga terlibat kasus korupsi adalah Ketua Umum dan para petinggi partai. Meskipun harus diakui, faktor itu bukan satu-satunya penyebab anjloknya citra partai.

Merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY juga turut andil menjadi penyebab menurunnya kepercayaan terhadap Demokrat. Menurut data survei SMRC, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY tinggal 51,6%. Data survei Lingkaran Survei Indonesia pada awal Juni 2011 menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY merosot ke level 47,2%. Namun, menurut LSI, merosotnya popularitas SBY itu salah satunya juga disebabkan oleh kasus korupsi yang melibatkan petinggi Partai Demokrat.

Jika merujuk data survei di atas, langkah yang ditempuh Partai Demokrat yang mendorong SBY agar mengambil alih kendali partai seolah mendapatkan legitimasi. Terlepas dari kontroversi terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum merangkap Ketua Majelis Tinggi melalui Kongres Luar Biasa di Bali, hal itu terbukti mampu meredam konflik di tubuh Partai Demokrat. Meskipun menuai kritik dari pelbagai kalangan, langkah itu cukup efektif untuk menegakkan kembali bangunan partai.

Pasca lengsernya Anas dari posisi Ketua Umum, kini Partai Demokrat mencoba bangkit untuk memulihkan kembali kepercayaan publik yang sempat merosot. Pola exit strategy yang digunakan dengan mengandalkan pengaruh SBY sebagai figur pemersatu di internal Demokrat sekaligus menjadi vote getter masih cukup efektif. Terobosan penjaringan Calon Presiden melalui konvensi sebagai langkah exit strategy untuk menggeser isu relatif berhasil, namun belum mampu mendongkrak elektabilitas partai secara signifikan, karena persepsi publik masih meragukan keseriusan konvensi yang akan dilakukan Demokrat.

Di antara metode yang digunakan untuk menaikkan dukungan, yang paling efektif adalah program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang saat ini sedang dibagikan langsung ke masyarakat. Tampaknya, Demokrat belajar dari pengalaman terdahulu dan ingin mengulang kembali kisah sukses di Pemilu 2009.

Cara yang dipilih SBY dan Partai Demokrat untuk mendapatkan simpati rakyat ini bukan tanpa alasan. Untuk mengungkap apa di balik program BLSM tersebut, hasil survei LSI (Lingkaran Survei Indonesia) yang dirilis pada 23 Juni 2013 memberikan jawaban atas pelbagai pertanyaan di atas. Alhasil, program BLSM menciptakan efek elektoral positif terhadap SBY dan partainya. Sebanyak 49,45% publik menyatakan Demokrat paling berjasa menjalankan program ini. Hanya 16,73% publik yang menilai partai politik lain yang berjasa.

Paralel dengan terciptanya stabilitas politik internal Demokrat pasca Anas dan wacana program BLSM yang memiliki efek elektoral positif, kini elektabilitas Partai Demokrat mengalami tren kenaikan jika dibandingkan dengan akhir Desember 2012 sampai Maret 2013.

Setidaknya, tren kenaikan elektabilitas Demokrat ini ditunjukkan oleh hasil survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dilakukan pada 10-31 Mei 2013. Demokrat mulai merangkak naik, meskipun belum terlalu tajam dengan tingkat dukungan 11,1%. Yang menarik dari survei LIPI ini, posisi Demokrat tidak terpaut jauh dengan PDIP dan Golkar yang masing-masing memiliki elektabilitas sebesar 14,9% dan 14,5%.

Meski demikian, babak pertarungan politik 2014 masih belum selesai. Masih harus ditunggu, apakah Demokrat masih akan terus mengalami tren kenaikan atau malah penurunan lagi. Dinamika politiklah yang akan menentukan. (MSR)

* Penulis Peneliti Senior Indonesian Public Institute