Pemerintah Diminta Kurangi Impor Pangan

Foto: sayangi.com

Yogyakarta, Sayangi.com – Pemerintah diminta untuk mengurangi kebijakan impor pangan, meskipun kebijakan itu diambil untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Permintaan itu diungkapkan peneliti Pusat Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Umar Santoso, dalam seminar bertajuk “Ketahanan Pangan yang Berdaulat dan Mandiri” di Yogyakarta, Kamis (4/7/2013).

Menurutnya, kebijakan impor pangan tersebut lebih menguntungkan pengusaha daripada petani.

“Kebijakan impor pangan lebih berpihak kepada pengusaha dan importir dibandingkan petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan luasan lahan pangan dan pengembangan industri hulu dan hilir pertanian,” katanya di Yogyakarta, Kamis (4/7/2013).

Kendati demikian, ia menyesalkan dengan sikap pemerintah yang terkesan diam dan tidak ada usaha untuk menghentikan dan mengurangi impor pangan. Padahal kata dia, kebijakan impor pangan sudah waktunya ditinjau kembali.

“Ketersediaan pangan di masyarakat didominasi pangan impor karena kedaulatan dan kemandirian pangan belum ditegakkan,” jelasnya.

Kondisi itu terjadi kata dia, disebabkan komitmen pemerintah untuk meneggakkan kedaulatan pangan masih sangat minim. Oleh karenanya, dibutuhkan “political will” yang kuat jika pemerintah ingin menegakkan kedaulatan pangan di negeri ini.

Ia juga mengkritisi soal ketersediaan pangan dalam bentuk kalori yang ditengarai juga belum merata. Bahkan akses masyarakat terhadap pangan masih kurang. Menurutnya, sekitar 48 persen penduduk kelebihan asupan kalori, sedangkan 26 persen penduduk kekurangan kalori karena faktor kemiskinan. Rendahnya aksesibilitas pangan tersebut mengancam penurunan komsumsi makanan yang beragam, bergizi-seimbang, dan aman.

“Kekurangan asupan gizi itu mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan kesehatan,” katanya. (MI/Ant)