INDEF: Pajak 1 Persen untuk UMKM Memberatkan

Foto: Riza

Jakarta, Sayangi.com – Pemerintah resmi memberlakukan pengenaan pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) per 1 Juli 2013 kemarin. Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prof. Ahmad Erani Yustika menilai, kebijakan pemerintah yang mengenakan pajak pada pelaku UMKM sebesar 1 persen sebagai kebijakan yang tidak tepat.

“Jika mencermati kondisi perekonomian saat ini dimana angka inflasi terus melambung berkisar diatas 7 persen, maka kebijakan tersebut justru akan semakin memberatkan para pelaku UMKM. Saya kira di tengah situasi yang sulit sebaiknya ditunda sampai tahun depan,” ujar Ahmad Erani di Seminar Nasional bertajuk “Peran OJK di Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam Antisipasi Krisis di Indonesia”, di Gedung PB NU, Jalan Kramat Raya No 164, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2013) sore.

Dikatakan Erani, kebijakan tersebut sebaiknya itu dilakukan pemerintah setelah masyarakat melewati masa-masa sulit akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan harga jelang bulan puasa, dan tahun ajaran baru sekolah.

“Sekarang ini yang dilakukan pemerintah sebaiknya memverifikasi dan mengambil data dulu, siapa saja yang memang masuk kategori untuk dikenakan pajak,” paparnya.

Namun demikian, sambung Erani, secara subtansi ia setuju dengan pengenaan pajak terhadap kelompok usaha menengah. Yakni, mereka yang memiliki omzet mencapai Rp 4,8 miliar setahun. Namun, tidak untuk pengusaha kecil dan mikro yang omzetnya jauh lebih kecil dari itu.

“Saya setuju kalau untuk usaha menengah tapi jangan disebut UKM dong. Kalau kecil dan mikro gak sebesar itu omzetnya,” tandas Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang itu.

Diketahui, pajak yang ditarik dari usaha kecil menenegah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Isinya, mewajibkan pelaku usaha yang omzetnya kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun untuk membayar pajak sebesar 1 persen dari omzet bulanan. (RH)