Pakar: Pajak UKM “Tiket” Hapuskan Pungutan Liar

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com –  Pakar Perpajakan Tax Center Universitas Indonesia Darussalam menilai pajak yang mulai dikenakan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar satu persen dari omzet merupakan “tiket” untuk menghapus pungutan liar (pungli).

“Dengan membayar pajak satu persen itu, berarti menegaskan sudah tidak ada pungutan atau iuran liar lagi, terutama bagi para pedagang pasar,” katanya kepada Antara di Jakarta, Jumat.

Darussalam menilai pajak tersebut juga merupakan tiket untuk mendapatkan kembali jaminan yang telah dibayarkan, seperti sarana prasarana, fasilitas kredit dan lainnya.

“Dengan bayar pajak satu persen itu, wajib pajak kan bisa menuntut fasilitas yang diberikan, juga kalau diminta pungutan lagi dia bisa tuntut kan sudah bayar pajak,” ucapnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, UKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun wajib dikenakan pajak sebesar satu persen per bulan.

Dengan sistem pembayaran berbasis bruto, dia menilai, pajak sebesar satu persen tersebut tidak memberatkan pelaku UKM karena sebelumnya berbasis “netto” (bersih).

“Persepsinya seperti ini, pajak memang dikenakan ke semua wajib pajak tidak memilih UKM atau siapa dan badan apa. Sebelum pemberlakuan satu persen itu pun, pelaku usaha wajib membayarkan pajak,” tuturnya.

Dia menjelaskan, salah satu manfaat pemberlakuan pajak tersebut, yakni sebagai wadah bagi pengusaha kecil yang belum siap menyelenggarakan pembukuan.

Darussalam juga meyarankan agar pemberlakuan pajak tersebut hanya bersifat sementara, sampai para pelaku usaha kecil dan menengah siap menyelanggarakan pembukuan yang tertata.

“Ini hanya masa transisi bagi mereka karena selama ini pajak tersendat dan sulit bagi mereka untuk mendapatkan kredit UKM lebih mudah,” tukasnya.

Menurut dia, efek kenaikan harga BBM bersubsidi juga tidak berimbas besar kepada UKM atas dikani pajak tersebut.

“Tidak berefek terlalu besar, saya kira. Dilihat positifnya saja karena ini untuk poin perubahan, sehingga pelaku UKM bisa ‘menuntut’ jaminan dan fasilitas lebih baik sekaligus momentum menghapus pungutan karena mereka telah membayar resmi,” katanya. (RH/ANT)