Dinna Wisnu Ph.D: Jalan “Demokrasi” Ala Mesir

Foto: Dok. Sayangi.com

Vox Populi Vox Dei! Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Demikian kira-kira gambaran situasi di Alun-alun Tahrir ketika ratusan ribu orang berkumpul meminta Presiden Mursi untuk mundur. Berawal dari demonstrasi kecil dan berakhir dengan jutaan teriakan yang menggelegar menuntut Presiden Mursi mendengar tuntutan mereka. Mursi terpilih dalam pemilu demokratis oleh mayoritas pemilih (51,7%) tahun lalu, tetapi itu bukan halangan bagi kelompok oposisi untuk menggalang mosi tidak percaya dan menggerakkan demonstrasi besar yang melibatkan jutaan masyarakat Mesir untuk turun ke jalan meneriakkan bahwa Mursi bukan Presiden mereka.

Mursi dan para pendukungnya merasa bahwa karena suara yang mereka menangkan dalam pemilu adalah mayoritas, maka tidak ada alasan bagi kelompok manapun untuk melarang mereka menjalankan “agenda reformasi” yang menurut mereka demi kebaikan Mesir. Kenyataannya “demokrasi” dalam benak orang Mesir bukanlah soal hitungan matematis siapa menang berapa persen suara, tetapi apakah kelompok oposisi merasa punya tempat untuk mengubah Mesir pasca rejim otoriter Hosni Mubarak.

Semua berawal dari “agenda reformasi” yang tidak disetujui oleh oposisi politik di Mesir, yakni untuk mengubah konstitusi (Undang-Undang Dasar) dan menetapkan Mursi sebagai penjaga reformasi yang tidak boleh diganggu gugat, bahkan oleh parlemen sekalipun. Perdebatan itu terjadi dalam kurun kurang dari 6 bulan sejak Mursi berkuasa.

Hal esensial dalam konstitusi versi Mursi yang berbeda dengan konstitusi sebelumnya adalah penyebutan prinsip-prinsip Sharia secara eksplisit, baik dalam menetapkan aturan, yurisprudensi dan rujukan ajaran sesuai dengan aliran Sunni Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Mesir. Ada pula disebut bahwa Al-Azhar sebagai aliran ajaran Islam perlu diajak konsultasi tentang hal apapun terkait Sharia. Ada yang membaca bahwa konstitusi versi Mursi itu mengubah terjemahan hak asasi manusia dan kesamaan hak bagi semua golongan di Mesir.

Meskipun konstitusi versi Mursi itu mengakui 3 agama besar sebagai agama yang diakui di Mesir, yakni Islam, Kristen dan Judaism, karena konstitusi tersebut dibarengi dengan penetapan hak Mursi sebagai penjaga reformasi yang tidak boleh diganggu gugat, perdebatan soal dukung-tidak-mendukung konstitusi tadi melebar kemana-mana.Pihak oposisi kemudian menyoroti kiprah Mursi yang dituding korup dan oportunis dalam menempatkan para suporternya di kursi-kursi strategis. Pesan pihak oposisi mengerucut pada poin bahwa Mursi berkhianat pada janji untuk menjadi presiden yang membawa perubahan bagi Mesir, dan bukannya bagi kelompoknya sendiri saja.

Nasi sudah menjadi bubur. Alih-alih bernegosiasi dengan oposisi secara elegan, Mursi langsung meminta referendum untuk mendesakkan konstitusi versi Mursi sebagai pengganti konstitusi yang sudah ada. Meskipun konstitusi tersebut didukung oleh 63,8% suara, kritik menyebutkan bahwa yang ikut dalam referendum cuma 32,9% pemilih. Artinya ada lebih dari 52 juta rakyat Mesir yang memilih untuk apatis atau sengaja tidak ke bilik referendum untuk melakukan boycott. Entah bagaimana persisnya perasaan orang-orang Mesir ketika Mursi malah merasa mendapatkan angin untuk terus mendesakkan perubahan konstitusi tersebut. Kata-kata yang dipilih Mursi hampir selalu konfrontatif dan tajam terhadap kelompok oposisi, sehingga suasana panas yang terpelihara dan meningkat terus menerus.

Tak bisa disangkal, Mursi lupa bahwa kemenangan dirinya dalam pemilu demokratis pertama pasca Hosni Mubarak adalah pemilu yang digerakkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok lain yang anti Mubarak. Kejatuhan Mursi adalah refleksi kekecewaan bahwa hal tersebut abai diingat Mursi. Pihak militer sebenarnya kendaraan saja bagi oposisi Mursi, tetapi karena kelompok masyarakat sipil di Mesir belum kuat dan ide-ide demokrasi di Mesir baru di tataran pendahuluan, belum cukup usia, maka masa transisi menuju demokrasi yang sejati di Mesir kelihatannya masih akan berliku-liku. Mesir rentan akan opsi-opsi solusi “demokrasi” yang melibatkan campur tangan militer.

Dalam sejarah politik Mesir, kestabilan politik adalah hal yang dianggap pondasi dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pihak militer punya dwi fungsi untuk menjaga kestabilan politik tersebut. Sejumlah tulisan menunjukkan bahwa kelompok militer di Mesir punya taruhan yang besar tiap kali ada pemimpin baru di negeri itu yakni karena 5%-40% perekonomian di Mesir dikelola dan dimiliki oleh militer. Urusan impor bahan baku untuk industri, konstruksi, produksi, bahkan bisnis real-estate dipegang oleh orang-orang militer. Pihak militer juga kerap “dipakai” oleh politisi sipil untuk melanggengkan kekuasaan, untuk memberi legitimasi dan mencegah protes masyarakat.

Mursi mencontoh pola tersebut tetapi rupanya kali ini senjata makan tuan. Lagi-lagi Mursi lupa bahwa masyarakat Mesir ingin keluar dari pola-pola lama dalam berpolitik. Publik mengawasi dengan cemas ketika Mursi sengaja menyingkirkan Kepala Angkatan Bersenjata Hussein Tantawi dengan Abdel Fattah al-Sisi agar para perwira tua yang dianggap mengancam posisi Mursi tersingkirkan. Jenderal Sisi sigap langsung melengserkan lebih dari 200 perwira militer dari jabatan di pemerintahan ketika ia diangkat pada bulan Agustus 2012. Sisi yang baru berusia 57 tahun otomatis menjadi perwira militer paling senior di Mesir. Toh akhirnya Sisi pula yang mengumumkan ultimatum 2 x 24 jam bagi Mursi untuk mundur dan kini menahan Mursi dan para anggota Ikhwanul Muslimin yang dianggap sebagai pendukung berat Mursi. Ironis.

Kita sebagai pihak luar mungkin berdebat tentang apakah pengalaman kudeta militer tadi demokratis atau tidak, atau bagaimana kita harus menyikapi kudeta tadi dan pemerintahan transisi yang ditunjuk oleh militer Mesir.

Pada akhirnya “demokrasi” adalah konsep politik yang harus tumbuh dan ditemukan formulanya dari dalam negeri. Yang dialami oleh Mesir belum tentu kematian bagi demokrasi. Mesir baru saja mulai bereksperimen dengan demokrasi. Mereka belum punya referensi internal tentang bagaimana cara mengakomodasi kepentingan yang beraneka rupa tetapi tetap efektif dalam mendorong agenda-agenda perubahan yang kontroversial. Mesir perlu bereksplorasi lebih dalam ke dirinya sendiri.

Demokrasi pada prinsipnya wajib mengawal hak-hak warga negara, masyarakat sipil, media, termasuk juga kelompok minoritas dalam mencari formula kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang adil dan damai. Transisi antar pemerintahan adalah masa-masa kritis, khususnya di negara-negara yang baru mulai berdemokrasi. Di sini Mesir perlu sadar untuk cepat belajar dan mencari formula yang tepat untuk mengakomodasi suara berbagai kepentingan jika ingin masa-masa transisi tadi damai. Salah satunya dengan menggiring diskusi dan protes ke ruang dialog pemerintahan dan universitas atau LSM ketimbang unjuk teriak di Alun-alun dan jalan-jalan raya. (FIT)

* Penulis Co-founder dan Direktur Program Pascasarjana Bidang Diplomasi Universitas Paramadina