Sambut Sistem Jaminan Sosial, SPS Dan LKNU Dorong Peningkatan SDM

Foto: Yan Zavin

Jakarta, Sayangi.com – Sekretariat Pedesaan Sehat (SPS) bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) mengadakan acara Talk Show dalam menyongsong SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) 2014 dengan tema: “Upaya peningkatan sumber daya kesehatan berbasis pedesaan dalam kerangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014”, di Cafe Warung Daun, Jl. Cikini Raya No. 28, Jakarta Pusat, Jum’at (5/7).

Dalam acara ini dihadiri oleh beberapa pembicara handal dan memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Di antara Narasumber itu;
1. Prof. Dr. KH. Said Agil Siraj, Ketua PB NU, dengan topik: hak-hak atas SJSN atas dasar jaminan hidup.
2. Drs. H. Muhaimin Iskandar, M.Si., Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan topik pembahasan: SJSN dari persepektif ketenagakerjaan.
3. Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan topik: kondisi kesehatan masyarakat di daerah tertinggal.
4. Dr. Agung Firman Sampurna, SE., M.Si., dengan topik: akuntabilitas penyelenggaraan SJSN.
5. Drs. Timoer Soetanto, ChFc.CLU, dengan topik: peranan BPJS tentang kesiapan pelaksanaan SJSN 2014.

Acara Talk Show ini dengan tujuan kembali menyikapi dan menfungsikan kembali UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN).
Menurut Assisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan dan Inisiator Perdesaan Sehat, Dr. Hanibal Hamidi, M.Kes, menyatakan bahwa fungsi dan pembangunan daerah tertinggal sebagai salah satu bentuk untuk menajamkan apa yang ada dimuat di peraturan presiden no. 5 tahun 2010 tentang BPJS di poin prioritas nasional 10, di mana hal itu dituntut agar pada tahun 2014 BPJS mencapai IPN ang terkoneksi 72,2 di seluruh jumlah daerah tertinggal.”Daerah tertinggal itu sebanyak 183 daerah tertinggal. Maka melihat itu, kopositnya yaitu salah satunya kesehatan, pendidikan, dan daya beli,” kata Assisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan dan Inisiator Perdesaan Sehat, Dr. Hanibal Hamidi, M.Kes, kepada wartawan, Jumat (5/7).

Lebih lanjut Hanibal menjelaskan, untuk poin kesehatan telah dicanangkan suatu kebijakan dan penetapan, yaitu percepatan peningkatan kualitas kesehatan berbasis pedesaan, yang kemudian disebut sebagai Perdesaan Sehat.”Target-target Perdesaan Sehata fakus pada lima pilar Perdesaan Sehat, yaitu dokter puskesmas, Bidan Pedesaan, air bersih, Sanitasi, dan gizi yang seimbang khusus bagi bayi, balita, ibu hamil dan menyusui,” ungkapnya.

Hanibal berharap kecepatan kualitas pembangunan kesehatan membutuhkan ketersediaan sarana prasarana, bahwa ada problem besar pelaksanaan jaminan kesehatan nasional tahun 2014 di daerah tertinggal tersebut. Mengingat ketersediaan yang, wilayah yang luas, sumber daya pembangunan yang kurang fokus.”Adanya ketersediaan dan kesenjangan yang ada, wilayah yang begitu luas, sumberdaya pembangunan yang kurang fokus, maka hal inilah yang menjadi fokus dan analisis kami selama 1 tahun ini. Oleh karenanya, kami telah mendiskusikan hal ini dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian untu kesehatan pangan, gizi, dan seterusnya, dan serta pemerintah daerah. Untuk sementara, karena kami kan sebagai Kementerian yang bersifat koordinatif, merumuskan menetapkan kebijakan kemudian mengkordinasikan kebijakan. Anggaran untuk tahun ini sebesar 161 Miliyar,” katanya lagi.

Terselenggaranya acara ini dengan maksud sebagai bentuk distribusi informasi ke publik, juga perlunya untuk mensosialisasikan UU no 40 tahun 2004 dan UU no. 24 tahun 2011,  karena BPJS Kesehatan akan beroperasi pada 1 Januari 2014 mendatang dan BPJS bidang Ketenagakerjaan akan beroperasi paling lambat pada 1 Juli 2015.

Dan dari diskusi acara Talk Show itu, dapat ditarik kesimpulan dari semua pembicaraan Narasumber, yaitu:
1. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hiup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Hal itu senada dengan UUD 1945 yang mengamanatkan tujuan negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Persoalan kesehatan itu bukan hanya semata-mata tanggung jawab dan kewajiban negara, akan tetapi kewajiban kita semua untuk ikut andil dalam membantu masyarakat yang tidak mampu.
3. SJSN Kesehatan akan beroperasi pada 1 Januari 2014. Dalam hal ini pemerintah akan menganggarkan Rp 26 triliun pada RAPBN 2014 untuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS I/BPJS Kesehatan) yang mulai beroperasi tahun 2014 mendatang. Anggaran tersebut sudah termasuk akumulasi Penerimaan Bantuan Iuran (PBI sebesar Rp 16,07 triliun bagi 86,4 juta orang miskin dan sisanya bagi PNS, TNI, dan Polri. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan dari semua elemen agar dana yang dikucurkan melalui APBN tepat sasaran.
4. Dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh pada tahun 2014, maka diperlukan bukan hanya sumber daya manusia kesehatan (tenaga kesehatan) yang berkompetensi, tapi juga sarana da prasarana bagi pelayanan kesehatan, baik kualitas maupun kuantitasnya agar mampu melayani masyarakat secara optimal dimana pun juga berada di seluruh wilayah NKRI, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik yang telah ditetapkan pemerintah sebagai prioritas pembangunan nasional (RPJMN 2010-2014) dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan yang inklusif dan kreatif. (RH)