AM Fatwa : Ada Miskomunikasi Antara Jokowi-Basuki dan DPRD

Foto : Yan Zavin

Jakarta, Sayangi.com – Terjadinya ketegangan hubungan antara Jokowi – Basuki dan DPRD DKI Jakarta, dinilai anggota DPD RI asal Daerah pemilihan DKI Jakarta, Andi Mapataheng (AM) Fatwa, sebagai miss komunikasi. Termasuk dalam hal pembahasan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Hal itu terungkap dalam acara diskusi yang diselenggarakan Komunitas Wartawan DPRD dan Pemprov DKI Jakarta (Kowarta), di gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta, jumat (5/7).

Hadir selaku narasumber Dialog Publik bertajuk “Pelayanan dan Problematika KJS di Rumah Sakit dan Masyarakat Jakarta” itu, antara lain Anggota DPRD DKI Jakarta Sahrianta Tarigan, mantan Kepala RSUD Tarakan Theryono, dan AM Fatwa.

Dalam paparannya, AM Fatwa menjelaskan, dalam kasus KJS ada kesan politisasi oleh sejumlah anggota DPRD, sehingga muncul anggapan keliru di masyarakat tentang adanya upaya-upaya pemakzulan Jokowi.

“Pemerintah daerah itu kan Gubernur-Wakil Gubernur dan DPRD. Munculnya anggapan di masyarakat tentang upaya pemakzulan ini karena kurangnya komunikasi antara Gubernur – Wakil Gubernur dengan DPRD,” tuding Fatwa yang di era Orde Baru pernah menjadi terpidana politik kasus Tanjung Priok.

Pemprov sendiri, melalui Theryono yang mengaku ditugaskan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati menggantikannya sebagai pembicara, mengakui program KJS tidak langsung berjalan mulus. “Tapi kita masih bisa untuk memberikan pelayanan yang baik dan memperbaiki ketidak sempurnaan itu sedikit demi sedikit,” ungkap Tharyono. (Yan Zavin)