Irman Gusman: Demokrasi Indonesia Masih Jauh dari Harapan

Foto: irmangusman.com

Medan, Sayangi.com – Proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia perlu ditelaah kembali, karena masih jauh dari harapan masyarakat dan cita-cita awal gerakan reformasi.

“Secara kualitas, demokrasi kita masih ‘cacat’,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman dalam pertemuan regional Forum Rektor Indonesia se-Sumatera di Medan, Sabtu (6/7/2013).

Sekilas, kata Irman, memang proses demokrasi di Tanah Air sangat meriah dengan pemberian hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung. Demikian juga dengan kebebasan pers Indonesia yang ‘terkesan’ lebih hebat dari negara yang selama ini disebut ‘champion” demokrasi seperti Amerika Serikat (AS).

Namun, proses demokrasi yang telah berlangsung sekitar 13 tahun dengan pemberlakuan otonomi daerah dan penghapusan desentralisasi, justru menegaskan adanya permasalahan yang cukup krusial dalam sistem pemerintahan.

“Indonesia masih terpaku pada demokrasi prosedural,” katanya.

Oleh karena itu, kata Irman, tidak mengherankan jika hasil survei salah satu majalah ekonomi ternama yakni “The Economist” pada 2013 menempatkan Indonesia pada peringkat 53 dalam rangking kualitas demokrasi.

Dari hasil survei tersebut, Indonesia berada di bawah Australia (peringkat 6), Inggris (peringkat 16), Korea Selatan (peringkat 29), Israel (peringkat 37), India (peringkat 38), dan Brazil (peringkat 44).

Bahkan kualitas demokrasi di Tanah Air masih di bawah Timor Leste (peringkat 43) yang pernah menjadi bagian dari Indonesia.

Rendahnya kualitas demokrasi di Indonesia itu disebabkan pelaksanaan selama ini masih sebatas demokrasi liberal yang memberikan kesempatan luas untuk terlibat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sedangkan dalam kenyataannya, proses demokrasi yang dilangsungkan tersebut masih jauh dari nilai demokratis, serta banyak praktik kecurangan, manipulasi, dan transaksional.

Indikasi banyak praktik kecurangan, manipulasi, dan transaksional itu dapat dilihat dari jumlah pengaduan masyarakat terhadap hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut data yang didapatkan dari MK, dari 33 provinsi, 409 kabupaten, dan 93 kota yang menyelenggarakan pilkda sejak 2008 hingga Juni 2013, sebanyak 537 pilkada atau sekitar 90 persen berakhir di MK.

“Dengan dominannya hasil pilkada ditetapkan melalui MK, jelas menggambarkan kualitas demokrasi kita sangat rendah,” katanya.

Rendahnya kualitas demokrasi tersebut juga terlihat dari banyaknya kepala daerah yang diperiksa karena tersangkut masalah hukum.

Menurut data di Kementerian Dalam Negeri, terdapat 21 gubernur, tujuh wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 wali kota, da 20 wakil wali kota yang tersangku kasus hukum hingga Juni 2013.

Kepala daerah yang didapatkan dari proses demokrasi itu umumnya tersangkut hukum karena korupsi, baik yang telah ditetapkan pengadilan, masih disidang, mau pun masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan.

“Itu tentu saja ‘warning’ bagi keberlanjutan otonomi dan desentralisasi,” kata Irman. (MI/Ant)