Terlalu Bergantung Pada Asing, Indonesia Disebut Aneh

Foto: Twitter

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik menyayangkan kebijakan pemerintah yang terlalu tergangung terhadap asing. Hal itu menurut dia bisa dilihat dari dua agenda besar liberalisasi perekonomian di Indonesia: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organisation (WTO) yang akan diadakan di Indonesia.

“Agak aneh. Negara yang dirugikan atas sejumlah kesepakatan WTO, justru bersedia menyelenggarakan dua event yang akan merugikannya. Padahal negara lain menolak karena WTO telah ‘melukai’ perekonomian mereka. Tapi Indonesia malah welcome,” kata Riza di Jakarta, Minggu (7/7/2013).

Menurutnya hal tersebut dilakukan karena Pemerintah Indonesia ingin dinilai mendulang prestasi, karena telah berhasil membuat event-event internasional. Padahal akibat dua agenda tersebut, jelas dia, subsidi untuk petani Indonesia akan terus berkurang dan lahan pertanian juga semakin berkurang.

“Agenda APEC yang rencananya digelar di Bali Oktober mendatang adalah upaya meliberalisasi sektor ekonomi kita yang masih belum digarap, termasuk sektor pertanian. Kenapa harus ditolak? Karena implikasi perdagangan dunia, di APEC ada upaya mendorong 15 perusahaan asing mengelola sektor pertanian dan peternakan,” ungkapnya.

Riza menambahkan, jika DPR atau partai politik yang ada tidak segera mempertanyakan proposal dari WTO, maka implikasinya bukan rezim SBY saja, tapi pemimpin berikutnya. Calon Presiden RI pada 2014 yang terpilih juga akan mendapat beban ekonomi dan politik.

“Kita semua berkepentingan mendesak Pemerintahan SBY terkait liberalisasi sektor-sektor pertanian,” tegasnya.

Seperti diketahui, KTM WTO ke-9 ini akan digelar di Bali pada Desember 2013. Sebagai tuan rumah, Indonesia mengusung tiga agenda utama dalam pertemuan tersebut. Pertama terkait dengan perdagangan komoditas produk pertanian. Kedua terkait dengan trade facilities yang dipimpin oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ketiga, Indonesia juga menyatakan siap untuk membuka perdagangan dengan negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs). (MI)