Awas Kebablasan, Liberalisasi Bisa Kuras Sumber Daya Alam

Foto: dpd.go.id

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Eksekutif Indonesia for Justice Global (IJG) Riza Damanik menegaskan, praktik liberalisasi tak bisa dihindari lantaran Indonesia terikat dengan komitmen perdagangan bebas. Khususnya pascakesepakatan para pemimpin ASEAN 2003 dalam Bali Concord 3 – yang menetapkan integrasi ekonomi ASEAN ke dalam ASEAN Economic Community (AEC).

“AEC akan meliberalisasi perdagangan (barang dan jasa), investasi, dan tenaga kerja melalui pelaksanaan pasar tunggal dan basis produksi di 12 sektor prioritas, yaitu produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistik,” urainya kepada Sayangi.com, Senin (8/7).

Menurut Riza, praktik liberalisasi akan membuka pintu impor, meningkatkan masuknya arus investasi asing, dan penghilangan batas penguasaan negara pada sektor-sektor strategis, serta persaingan tenaga kerja lokal dan asing.

Terpilihnya SBY pada tahun 2004, kata dia, semakin memasifkan perdagangan bebas dengan melanjutkannya melalui penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan 6 negara, yaitu: ASEAN–KOREA (Perpres Nomor 11 Tahun 2007), ASEAN–AUSTRALIA-NEW ZEALAND (Perpres Nomor 26/2011), ASEAN–CINA (Keppres Nomor 48/2004), ASEAN–INDIA (Keppres 69/2004), ASEAN–JEPANG (Perpres Nomor 50/2009).

“SBY juga telah melakukan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral. Kebijakan investasi di sepanjang 2004-2013 dilaksanakan dengan menerapkan perjanjian perdagangan bebas di ASEAN dan WTO dan telah mendorong peningkatan modal asing,” bebernya.

Riza menjelaskan, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah produk liberalisasi investasi dan telah melegalisasi dominasi penguasaan modal asing di Indonesia melalui perlindungan yang tinggi dan berbagai insentif yang memudahkan investasi asing.

Masih menurut Riza, Program Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan agenda ambisius dari SBY yang hendak mengundang masuknya investor asing untuk terlibat pembangunan di Indonesia. Namun, kata dia, agenda tersebut hendak mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam (SDA) yang menjadi komoditas unggulan di Indonesia.

“Selama 2004-2012 terjadi peningkatan produksi di beberapa sektor perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa SDA kita terkuras, terlebih lagi dengan adanya agenda MP3EI nantinya,” sebut Riza. Jadi, kewaspadaan perlu dijaga, agar agenda liberalisasi tidak kebablasan, sehingga menguras lebih dalam sumber daya alam. (MSR)