18 Tahun Gabung WTO, Indonesia Hanya Jadi Tumbal AS-Eropa

Foto: fprsatumei.wordpress

Jakarta, Sayangi.com – Sudah 18 tahun Indonesia bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Selama 18 tahun bergabung, Indonesia hanya dibanjiri gugatan korporasi asing yang berinvestasi di Indonesia.

“Adanya perlindungan investasi yang tinggi di masa Rezim SBY memberikan dampak semakin banyaknya gugatan Indonesia ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang berkantor di Washington,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik kepada Sayangi.com melalu pesan singkatnya, Senin (8/7/2013).

ICSID adalah arbritase internasional yang menampung gugatan investor atas kerugian yang diterimanya akibat pemerintah setempat tidak menjamin investasinya berjalan lancar.

Masih menurut Riza, hal itu akan mengeruk keuangan nasional. Ada pun beberapa kasus perusahaan asing yang telah menggugat pemerintah Indonesia ke arbritase internasional yaitu: Cemex Asia Holdings Ltd, Rafat Ali Rizvi terdakwa kasus Bank Century, dan Churchill Mining and Planet Mining Pty Ltd.

“Sejak masuk WTO pada 1995, beban Indonesia justru semakin berat akibat peraturan yang hanya menguntungkan negara-negara industri seperti Amerika Serikat (AS), Eropa dan sebagainya. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO tidak memberikan dampak lebih luas bagi negara,” kesalnya.

Menurut Riza, kebijakan kuota ekspor dan impor oleh WTO semakin membuat Indonesia tidak punya kendali untuk mengatur perdagangan dalam negeri. Padahal sebagai negara berdaulat, pemerintah punya andil besar menetapkan setiap kebijakan yang mendorong petani maupun pedagang lokal.

“Kuota adalah siasat WTO, karena mereka melarang adanya perlakuan berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Semua sudah diatur dan kuota itu hanya menumbuhkan praktik korupsi,” tegas Riza.

Tidak hanya itu, lanjut dia, WTO juga telah menempatkan Indonesia pada posisi lemah hingga tidak berdaulat berhadapan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pada Januari 2013, Amerika Serikat (AS) telah mengajukan gugatan kepada WTO terhadap kebijakan impor produk hortikultura. Indonesia dituding terlalu protektif dan harus membuka keran impor hortikultura.

“Tak lama setelahnya, AS kembali mempermasalahkan bantuan kepada petambak udang di Indonesia yang ditengarai sebagai praktik dumping. Serta tak lupa kasus rokok kretek beberapa tahun lalu,” ungkapnya.

Riza menegaskan, rezim perdagangan bebas WTO telah mengancam hak bangsa dan negara kita untuk menentukan kebijakan pangan dan pertanian yang berguna untuk kepentingan Indonesia. Terutama dalam pemaksaan membuka keran impor, pasal-pasal dalam WTO (dan juga perjanjian perdagangan bebas, FTA) jelas menggerus kedaulatan pangan kita. Pasar dan harga domestik pun hancur.

Dijelaskan Riza, WTO juga telah melemahkan daya saing Indonesia. Di dalam negeri berdampak pada meluasnya praktik korupsi dan impor pangan. Itu lebih banyak merugikan Indonesia. Konsekuensi lainnya berdampak pada masifnya laju alih fungsi lahan pertanian dan hutan produktif untuk kegiatan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.

Pada 2012 impor produk pangan Indonesia telah menyedot anggaran lebih dari Rp 125 triliun. Dana tersebut digunakan untuk impor daging sapi, gandum, beras, kedelai, ikan, garam, kentang dan komoditas pangan lain.

Untuk diketahui, WTO telah banyak melakukan protes terhadap beberapa kebijakan yang diterapkan Indonesia. Belum lama ini, kebijakan pemberian subsidi oleh pemerintah kepada petani dan pembatasan impor hortikultura telah menuai protes dari organisasi dunia tersebut. Selain itu, WTO juga memprotes kebijakan pemerintah dalam bidang migas.

“Dengan pertimbangan itu, Indonesia harus menyudahi keikutsertaan di WTO. Momen ini bisa diwujudkan pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 di Bali pada 3-6 Desember 2013 mendatang,” tandas Riza. (MI)