Sekretaris SKK Migas Akui ‘Kelamin’ Lembaganya tidak Jelas

Foto: skkmigas.go.id

Jakarta, Sayangi.com – Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradnyana mengakui eksistensi lembaga yang dulu bernama BP Migas itu, sekarang tak memiliki ‘kelamin’ jelas secara kelembagaan.

“Selama ini posisi SKK Migas sebagai pengelola sumber hulu migas, akan tetapi tidak bisa memperoleh keuntungan,” ujar Gde dalam diskusi Aktual Energi di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2013).

Menurutnya, hal memerlukan peran DPR RI untuk mempertegas eksistensi SKK Migas sangat dinantikan. Selain itu lanjut dia, tanpa eksistensi yang kuat, ketahanan dan kedaulatan energi nasional sulit tercipta.

Gde berharap setelah BP Migas dibubarkan dan kemudian beralih kepada SKK Migas, peran penting lembaga hulu migas ini harus diperjelas. Ia juga harus diperkuat untuk terciptanya kedaulatan dan ketahanan energi nasional.

Selama ini, SKK Migas secara kelembagaan tidak dipastikan apakah masuk kategori Pegawai Negeri Sipil, atau seperti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga keuangan independen yang mengatur, mengawasi, dan memeriksa penyidikan sektor jasa keuangan.

“Ada pertanyaan dari investor, di mana SKK Migas tidak memiliki Mining Right dan tidak punya aset. Kalau terjadi dispute (masalah) bagimana? Ini pertanyaan yang seringkali muncul,” tambah Gde.

Diketahui, kehadiran SKK Migas adalah buah dari pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap boros dan rawan korupsi. Mahfud MD, Ketua MK saat itu mengetuk palu pembubaran BP Migas pada Selasa 13 Nopember 2012.

Sebelumnya UU No 22 tahun 2001 tentang Migas juga digugat ke MK oleh Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi, Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia Amidhan, dan sejumlah tokoh lainnya. Mereka menganggap UU itu menguntungkan investor asing dan merugikan rakyat Indonesia. (MI)