248 RUU Usaha Perasuransian “Menggantung” di DPR

Foto: insureonthespot.com

Jakarta, Sayangi.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah baru menyepakati 308 daftar inventarisasi masalah (DIM) dari total 556 DIM mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Usaha Perasuransian. Hal itu berarti masih terdapat 248 DIM atau pasal yang belum disepakati.

Untuk Komisi XI DPR Panja yang ada akan membahas lebih mendalam mengenai RUU tersebut.

“Akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai subjek yang belum disepakati dan perubahan terhadap subjek yang telah disepakati dalam Panja RUU Perasuransian,” kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz, saat memimpin Rapat Kerja membahas RUU Usaha Perasuransian bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian BUMN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Harry memprediksi, pembahasan pasal terkait masalah bentuk lembaga usaha bersama asuransi (Mutual) akan alot. Keberadaan bentuk Mutual ini perlu dicermati bagaimana pengelolaannya. Sebab, kesan yang ada selama ini, pengelolaan di Mutual itu tidak baik. Selain itu, tentang permodalan di Mutual yang selama ini kepemilikan modal adalah pemegang polis.

“Masalah lain yang bakal alot adalah pembentukan lembaga Reasuransi BUMN. Sebab, capital outflow-nya saat ini mencapai Rp 15 triliun,” paparnya.

Padahal, kata Harry, dana sebesar Rp 10 triliun saja sudah bisa digunakan di domestik untuk dapat mengembangkan perasuransian di Indonesia. Nanti juga akan dilihat, jika memungkinkan menggabungkan asuransi BUMN dengan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pembahasan lainnya yang bakal alot adalah mengenai kepemilikan asing. Dalam DIM dari pemerintah kepemilikan asing tidak disebutkan berapa persen angkanya. Dari pandangan fraksi, ungkap Harry, untuk kepemilikan asing dapat ditekan seminimal mungkin.

Nah, yang jadi masalah adalah apakah ini akan masuk di Undang-undang atau diserahkan ke OJK nantinya,” urai Harry.

Diketahui, Panja tersebut diketuai oleh Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, didampingi tiga pimpinan lainnya yakni Harry Azhar Aziz, Timo Pangerang dan Andi Rahmat.

Anggota Panja terdiri atas 25 anggota komisi XI DPR ditambah dengan perwakilan dari pemerintah yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian BUMN.

Selain itu, diusulkan juga perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai narasumber dalam pembahasan RUU Usaha Perasuransian oleh Panja. Panja bertugas melakukan pembahasan draf beleid yang ditargetkan rampung pada 2013. (MI)