Pasukan Mali Tuding Tuareg Langgar Perjanjian

sumber : www.nationsonline.org

Bamako, Sayangi.com – Militer Mali menuduh gerilyawan Tuareg melanggar perjanjian perdamaian di kota wilayah timurlaut, Kidal, dengan menyerang warga sipil dan prajurit.

“MNLA mengerahkan wanita dan anak-anak di Kidal untuk melemparkan batu pada penduduk kulit hitam, pasukan (penjaga perdamaian) Afrika dan prajurit Mali,” kata juru bicara militer Letnan Kolonel Diarran Kone, menunjuk pada separatis Tuareg, Gerakan Nasional bagi Pembebasan Azawad (MNLA).

“Itu merupakan pelanggaran serius atas perjanjian perdamaian” yang ditandatangani kelompok gerilya itu dan pemerintah sementara Mali, kata Kone pada Minggu larut malam.

Perwira itu mengatakan bahwa ketika pasukan Mali pada Jumat memasuki kota Kidal yang dikuasai gerilyawan Tuareg, “demonstran yang dimanipulasi oleh MNLA melukai tiga prajurit Afrika MINUSMA (misi stabilisasi PBB di Mali) dan melemparkan batu ke tiga kendaraan militer Mali, termasuk sebuah ambulan”.

Juru bicara itu mendesak “kekuatan pengimbang” — yang berarti tentara Prancis dan pasukan PBB di Kidal — mengecam pelanggaran atas perjanjian perdamaian itu.

Kidal, sebuah kota yang berharga bagi suku Tuareg, diduduki oleh separatis MNLA sejak akhir Januari.

Namun, gerilyawan sepakat mengizinkan pasukan memasuki kota itu menjelang pemilihan presiden Mali pada 28 Juli, sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani dengan pemerintah di Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso, negara tetangga Mali, pada bulan lalu.

Komisi pemilu Mali telah mengungkapkan keraguan mengenai kemungkinan pelaksanaan pemilihan presiden pada tanggal yang diumumkan, 28 Juli.

Ketua komisi itu Mamadou Diamountani mengatakan kepada AFP pada akhir Juni, banyak tantangan yang harus diatasi sebelum pemilu nasional, yang dianggap sebagai langkah penting untuk mengembalikan stabilitas negara Afrika barat yang dilanda perang itu, bisa dilaksanakan.

Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret 2012 menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure.

Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer.

Kelompok garis keras, yang kata para ahli bertindak di bawah payung Al Qaida di Maghribi Islam (AQIM), menguasai kawasan Mali utara, yang luasnya lebih besar daripada Prancis, sejak April tahun lalu.

Pemberontak suku pada pertengahan Januari 2012 meluncurkan lagi perang puluhan tahun bagi kemerdekaan Tuareg di wilayah utara yang mereka klaim sebagai negeri mereka, yang diperkuat oleh gerilyawan bersenjata berat yang baru kembali dari Libya. Namun, perjuangan mereka kemudian dibajak oleh kelompok-kelompok muslim garis keras.

Kudeta pasukan yang tidak puas pada Maret 2012 dimaksudkan untuk memberi militer lebih banyak wewenang guna menumpas pemberontakan di wilayah utara, namun hal itu malah menjadi bumerang dan pemberontak menguasai tiga kota utama di Mali utara dalam waktu tiga hari saja.

Prancis, yang bekerja sama dengan militer Mali, pada 11 Januari meluncurkan operasi ketika militan mengancam maju ke ibu kota Mali, Bamako, setelah keraguan berbulan-bulan mengenai pasukan intervensi Afrika untuk membantu mengusir kelompok garis keras dari wilayah utara.

Prancis akan mengurangi pasukannya yang berjumlah 4.500 orang menjadi 1.000, dan resolusi PBB mengizinkan Prancis “menggunakan segala cara yang diperlukan” untuk campur tangan ketika pasukan PBB “berada dalam ancaman serius dan segera”.

Pasukan Afrika barat di Mali membentuk kekuatan inti dari Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB, yang dikenal dengan singkatan Prancis MINUSMA. Pasukan PBB yang berkekuatan 12.000 orang itu menggantikan pasukan Afrika pimpinan Prancis pada Juli. (Ant/AFP)