100 Hari Kepemimpinan Enembe Dianggap Tidak Membawa Kemajuan HAM

Foto: Freewestpapua.org

Jayapura, Sayangi.com – Beberapa Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua menyimpulkan bahwa 100 hari kerja pemerintahan dibawah pimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Lukmen) tidak membawa perubahan bagi nasib korban pelanggaran HAM.

LSM ini juga menuduh tidak ada keberpihakan terhadap pelanggaran HAM di masa lalu dan juga pembungkaman berpendapat di muka umum. “Dalam kepemimpinan Lukmen lima tahun kedepan, pelaku pelanggaran juga tidak akan tersentuh,” ujar salah satu staf Arab Untuk Kebenaran (BUK), Nehemia Yarinap di Jayapura, Selasa (9/7).

Nehemia menyesalkan tentang sikap Gubernur Papua mengenai dialog Jakarta-Papua yang lebih berfokus pada kesejahteraan, bukan persoalan HAM. “Nah ini sikap yang sudah menunjukkan bahwa dia tidak akan fokus pada kekerasan HAM, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya,” urainya.

Hal senada juga disampaikan salah satu staf Elsham Papua Paul Mambrasar di tempat terpisah. Menurut Paul, pihaknya pesimis bahwa lima tahun kedepan tidak akan ada perubahan untuk kekerasan di Papua. “Kepemimpinan Lukmen ada di bawah bayang-bayang partai penguasa saat ini, sehingga diyakini sulit untuk bergerak berlawanan arah politik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kepemimpinan Lukmen dimulai pada 11 April 2013 lalu. Lukmen memenangkan Pilgub Papua mengalahkan lima kandidat lainnya. Dimana dalam program 100 harinya, Lukmen berjanji akan mengefektifkan komunikasi dengan pihak yang selama ini sering mengganggu keamanan di Papua, dengan maksud agar tidak terjadi lagi kekerasan di Tanah Papua ini. (HST/ANT)