Tahun 2012, APBN Kita Defisit Rp 153,3 Triliun

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengumumkan adanya defisit anggaran sebesar Rp 153,3 triliun pascapelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.

“Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan hibah serta belanja negara, terdapat defisit anggaran Rp 153,3 triliun, yang berarti mencapai 80,64% dari target defisit APBN-P 2012 sebesar Rp 190,10 triliun,” kata Menkeu di Gedung DPR Jakarta, Selasa (9/7).

Pemerintah melalui Menkeu pada Selasa ini menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 pada Rapat Paripurna DPR. Pada kesempatan itu, Menkeu memaparkan gambaran umum masing-masing laporan dalam RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2012 untuk menjelaskan tentang besaran defisit anggaran itu.

Dia mengatakan realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun anggaran (TA) 2012 berjumlah Rp 1.338,11 triliun, yang berarti 98,52% dari APBN-P 2012 sebesar Rp 1.358,20 triliun. “Realisasi pendapatan negara dan hibah pada 2012 itu meningkat 10,53% dibandingkan realisasi pada 2011,” katanya. Realisasi pendapatan negara dan hibah terdiri atas penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.

Sementara realisasi penerimaan perpajakan TA 2012 adalah Rp 980,52 triliun atau 96,49% dari target APBN-Perubahan 2012 sebesar Rp 1.016,24 triliun. “Penerimaan perpajakan ini terdiri atas Pajak Dalam Negeri sebesar Rp 930,86 triliun dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp 49,66 triliun,” jelasnya.

Realisasi PNBP 2012 berjumlah Rp 351,80 triliun atau 103,3% dari target APBN-P 2012 sebesar Rp 341,14 triliun. “Kenaikan BNPB itu disebabkan peningkatan realisasi PNBP dari sumber daya alam akibat naiknya harga gas dan volume penjualan barang tambang,” ungkapnya. PNBP itu, lanjut Chatib, terdiri atas penerimaan sumber daya alam Rp 225,84 triliun, bagian Pemerintah atas laba BUMN Rp 30,80 triliun, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 21,70 trilun, dan PNBP lain sebesar Rp 73,46 triliun.

Sementara itu, penerimaan hibah TA 2012 berjumlah Rp 5,79 triliun atau 601,35 persen lebih tinggi dari APBN-P yang hanya sebesar Rp 0,82 triliun. Menurut Chatib, realisasi pendapatan hibah 2012 mengalami perkembangan signifikan karena meningkatnya kesadaran kementerian dan lembaga untuk melaporkan penerimaan hibah langsung, baik berupa kas, barang, maupun jasa kepada Menkeu.

Kemudian, Menkeu juga menyampaikan realisasi belanja negara dalam TA 2012, yaitu berjumlah Rp 1.491,41 triliun, yang berarti mencapai 96,33 persen dari APBN-Perubahan 2012 sebesar Rp 1.548,31 triliun. “Realisasi belanja negara tersebut, kata dia, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.010,56 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 480,64 triliun,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.010,56 triliun itu, antara lain terdiri atas belanja pegawai Rp 197,86 triliun, belanja barang Rp 140,88 triliun, belanja modal Rp 145,10 triliun, subsidi Rp 346,42 triliun, dan beberapa belanja lainnya. “Realisasi belanja Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2012 tersebut naik sebesar Rp 126,84 triliun,” kata Chatib.

Oleh karena itu Menkeu mengatakan realisasi pembiayaan untuk menutup defisit anggaran adalah sebesar Rp 175,16 triliun yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri Rp 198,62 triliun dan pembiayaan lur negeri sebesar minus Rp 23,46 triliun.

“Sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp 21,86 triliun. Dalam pembiayaan dalam negeri itu termasuk penerimaan dari penggunaan SAL (Sisa Anggaran Lebih) sebesar Rp 56,17 triliun,” jelas Chatib.

Dalam sidang paripurna DPR itu, Menkeu juga berharap agar RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 yang diajukan pemerintah kepada DPR dapat disetujui menjadi undang-undang. (MSR/ANT)