Kadinkes Sayangkan Lambatnya Respons Pemprov DKI

Foto: Dinkes DKI

Jakarta, Sayangi.com – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati menyampaikan otokritik terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, terkait lambatnya respons Pemprov terhadap desakan penyesuaian tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG) rumah sakit peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS) .

Sebagaimana diberitakan, beberapa waktu lalu 16 rumah sakit peserta KJS hendak mundur seiring rencana diterapkannya INA-CBG karena dianggap berpotensi merugikan. Selanjutnya, Pemprov DKI menyatakan akan menaikkan tarif INA-CBG rumah sakit bertipe C dan D. Sesuai janji Pemprov DKI, kisaran tarif akan disesuaikan dengan teknis kesehatan dan finansial masing-masing tipe rumah sakit.

Dien berharap agar rumah sakit tipe C dan D mendapat perhatian. “Jika dilihat, dari analisis kita selama 3 bulan, Januari hingga Maret, rumah sakit tipe A tak ada perubahan dengan tarif INA CBG`s. Tapi untuk tipe C dan D masih kurang,” ujar Dien di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (9/7).

Perlu diketahui, rumah sakit memiliki empat tipe. Tipe A untuk rumah sakit yang telah mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis. Tipe B rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas. Adapun tipe C menyediakan pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Sedangkan rumah sakit tipe D hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan gigi saja.

Penghitungan tarif grouping dan jalur pelayanan kesehatan (Clinical Pathway) untuk INA CBG`s sudah dilakukan kementerian kesehatan. Kemudian hasilnya disesuaikan dengan kebutuhan biaya standar per kasus penyakit. Setelah tarif ditetapkan, Pemprov DKI membuat Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai INA CBG`s untuk dijadikan dasar tarif rumah sakit. “Hasilnya akan djadikan dasar tarif tetap, masih uji coba. Tidak boleh keluar dari pakem,” jelas Dien.

Menurut Dien, selain Jakarta ada dua daerah lannya yang menjadi uji coba dasar tarif rumah sakit, yakni Aceh dan Jawa Barat. (HST)