Ada Udang di Balik Utang

sumber : kau.or.id

Jakarta, Sayangi.com – Selain menyedot keuangan negara dalam jumlah besar, dana-dana asing lewat utang dan hibah luar negeri pemerintah telah mengintervensi mendalam terhadap kebijakan ekonomi. Ada beberapa kebijakan dan puluhan undang-undang yang merugikan kepentingan nasional dihasilkan melalui dana-dana asing ini. Apa saja?

Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan membeberkan beberapa fakta dan data terkait itu. “Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas bumi No.22/2001, UU Sumber Daya Air No.7/2004, UU Energi No.30/2007, dan UU Penanaman Modal No.25/2007 adalah beberapa UU pesanan asing,” paparnya saat dihubungi Sayangi.com, Selasa (9/7/2013).

Selain itu, Dani menambahkan, UU Badan Hukum Pendidikan No.9/2009, UU BUMN No.19/2003, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil No.27/2007, dan UU Perkebunan, serta UU Ketenagalistrikan, dll. UU tersebut menurut dia, jelas menjadikan kepentingan nasional sebagai subordinat dari kepentingan modal asing di Indonesia.

“Bahkan melalui UU Penanaman Modal, pihak asing dapat menguasai sektor-sektor strategis di Indonesia hingga 95 persen,” kesal Dani.

Dijelaskan dia, kebijakan ekonomi pemerintah SBY telah diarahkan untuk membuka pasar dalam negeri bagi masuknya produk-produk impor negara lain, seperti pangan, barang-barang manufaktur, atau bahan baku industri.

“Di sektor pangan misalnya, telah terjadi peningkatan nilai impor yang sangat signifikan, yakni dari US$ 8,4 miliar di 2009, meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi US$ 17,2 miliar di 2012,” bebernya.

Selain menggerus cadangan devisa, masih menurut Dani, kebijakan impor pangan berdampak terhadap kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia yang produknya harus kalah bersaing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah. (MARD/Nurfahmi Budi Prasetyo)