E. Herdyanto: Tantangan Ormas di Tengah Liberalisme

Photo: Emil/sayangi.com

Globalisasi mengubah hampir semua perilaku sosial dan mentalitas masyarakat (Samuel Huntington; Class of Civilitation). Kemajuan teknologi yang memudahkan manusia memperoleh informasi dan pengetahuan,  juga mengubah wajah pedidikan  model tradisional yang mengandalkan sistem dan metode pengajaran yang kaku. Proses belajar mengajar tidak mampu lagi memanusiakan manusia, tetapi justru membentuk pribadi yang eksploitatif dan konsumeristik. Mentalitas mahasiswa cenderung  menjauhkan diri dari segala sesuatu yang sifatnya proses dan konvensional, lalu memandang prinsip humanisme dan problem sosial dengan kacamata kuda. Apatisme terhadap perubahan sosial adalah bentuk nyata dari gejala tersebut.

Perkembangan politik berjalan lurus dan sejalan dengan perkembangan sosial yang terjadi. Saat ini kaderisasi politik seolah tidak relevan dan  ditinggalkan. Pasca reformasi, kebebasan berpolitik dan menyatakan pendapat begitu mudah mencetak pengamat dan analis-analis baru yang instan. Kompetensinya menjadi begitu sederhana, asal menguasai teori dan berpengalaman luar negeri atau setidaknya tamatan sekolah luar negeri. Hal ini makin diperparah oleh perilaku politik yang dibangun  di atas landasan uang.

Politik yang dalam filsafat memiliki tujuan untuk menciptakan kebaikan, kebenaran dan keadilan menjadi semakin jauh dari realitas. Lalu bagaimana mungkin kita mengharapkan politik dalam esensi dan tujuannya yang mulia,  jika rekrutmen politiknya didasarkan pada kekayaan dan bukan karena kapasitas pemahaman atau esensi dari berpolitik tersebut? Perdebatan tentang ideologi tak lagi menarik dan itu barangkali salah satu alasan mengapa kaderisasi politik menjadi tak penting lagi sebab dalam realitas yang ada politik semata adalah kekuasaan, uang dan prestise.

Refleksi Perilaku Pendidikan Ormas

Sistem pembinaan merupakan hal paling mendasar dan utama yang harus mendapat perhatian utama ketika kita bicara tentang perubahan culture organisasi. Mengapa culture organisasi menjadi penting penekanannya, sebab culture adalah cerminan perkembangan kesadaran (Koentjaraningrat; Antropoligi Budaya- “ budaya adalah wujud nyata dari hasil berpikir manusia”). Dalam konteks organisasi, culture adalah cerminan nyata dari hasil dialektika (meminjam istilah Hegel) semua anggotanya.

Tentu saja dialektika kesadaran tersebut berpedoman pada nilai dasar yang dianut oleh organisasi tersebut. Dalam konteks (culture) di atas, diskursus tentang sistem pembinaan dari organsasi menjadi sangat penting.  Sebab sistemlah yang membentuk dan mengarahkan cara berpikir kader atau anggotanya. Pengembangan diri kader yang diarahkan oleh satu sistem pembinaan yang terarah dan terukurlah yang mampu menciptakan culture organisasi yang mengarah pada visi organisasi tersebut. 

Gerakan perubahan atas satu situasi di masyarakat, negara atau suatu bangsa selalu terjadi sebagai reaksi atas ketidakadilan atau penindasan yang dilakukan oleh pelaku sistem dan penyelenggara kebijakan yang salah dan cenderung korup. Perubahan itu sendiri menjadi penting dan mendesak karena adanya satu kesadaran kolektif yang menempatkan harapan atas hidup yang lebih baik dalam bentuk perlawanan yang nyata-masif dan terorganisir.

Belajar dari pengalaman sejarah seperti revolusi Perancis yang menumbangkan rezim borjuis raja Louis XVI, kita lalu mengerti bahwa kunci perubahan itu sesungguhnya berasal dari dorongan kelas intelektual atau kelas menengah yang sadar kritis dan mampu menerjemahkan kecerdasan dan kesadarannya dalam bentuk praksis gerakan massa. Lihat saja bagaimana pemikiran Locke dan Hegel yang begitu kuatnya mampu mendorong kesadaran rakyat Perancis tentang mengganti sistem pemerintahan Monarki menjadi Republik. Dalam konteks demikian, kita setidaknya mengerti bahwa perubahan itu membutuhkan konsep baru yang menjadi dasar argumentasi guna mengganti sistem lama yang dinilai korup dan gagal. Kekuatan gerakan itu sesunguhnya berakar pada konsep tentang perubahan itu sendiri, bukan pada kekuatan massa ataupun kuantitas aksi (demonstrasi) yang dilakukan dalam suatu massa. Pemahaman tentang konsep perubahan itu sendiri tentu harus dibedakan dengan bagaimana menciptakan perubahan atau bagaimana melakukan perubahan.

Tantangan bagi kaum intelektual adalah menaklukan dominasi berpikir terbalik yang selama ini secara salah dipertahankan. Maksudnya kaum intelektual mau dan berani  menempatkan konsep perubahan sebagai dasar atas perubahan yang didorong dan lalu membahas hal teknis seperti bagaimana melakukan gerakan (aksi). Dalam pendekatan ini, konteks  pembinaan kader menjadi penting untuk dikaji sebab sebagai sebuah sistem maka motor atau pusat utama inilah yang menjadi dasar pembentukan cara berpikir kader, tak terkecuali dalam hubungan dengan pemahaman kader terhadap hakikat dan tujuan perubahan itu sendiri.

Pancasila sebagai ideologi pendidikan kebangsaan

Ideologi biasanya dimengerti sebagai falsafah dasar atau inti dari nilai dasar yang menjadi dasar pijak berpikir dan aktifitas manusia yang secara kolektif hadir dalam bentuk negara, bangsa dan atau masyarakat (Hegel:dialetika). Dalam sejarah peradaban dunia, kita mengenal beberapa ideologi besar dengan para pencetus dan pemikirnya masing-masing.

Kita mengenal prinsip materialisme (Adam Smith cs) yang lalu melahirkan ideologi kapitalime dan kita juga mengenal idealisme (Hegel cs) yang  melahirkan sosialisme dan lalu menjelma menjadi komunisme (pemikiran Marx dan Engels yang diterjemahkan oleh Lenin). Indonesia sendiri, oleh para founding father meletakkan grounond (dasar/falsafah hidup bangsa) yakni Pancasila. Dalam diskursus tertentu, beberapa sarjana mengatakan bahwa Pancasila tak lebih dari upaya seorang Soekarno (proklamator) yang menggabungkan dua prinsip ideologi besar dunia (kapitalisme dan sosialisme). Namun itu hanya pendapat mereka, sebab yang penting adalah bagaimana Pancasila dinyatakan dalam sistem dan bekerja sebagai dasar atas semua produk hukum, politik, ekonomi dan sosial di negara ini.  

Menjadikan manusia Indonesia yang Pancasilais atau menjadikan kader organsasi yang Pancasilais adalah pekerjaan besar yang harus secara serius dipikirkan oleh organisasi mahasiswa dan pemuda di Indonesia. Biasanya pertentangan ideologi terjadi manakala ada ideologi tertentu yang mendomisasi kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut saat ini sedang terjadi. Kapitalisme yang hadir dalam model penjajahan baru yang dikenal dengan istilah Neoliberalisme, seharusnya sudah berhasil memaksa kita untuk memproteksi segala sisi kehupan bangsa dengan sistem nilai Pancasila.

Tantangan bagi organisasi mahasiswa dan pemuda adalah membedah habis ideologi pasar (kapitalisme) dan ideologi bangsa kita (Pancasila) sehingga kader kita memiliki perspektif atau paradigma yang jelas dan tegas. Dan sekali lagi problem ini hanya bisa dipecahkan dengan sistem pembinaan.

Emanuel Herdyanto MG, SH adalah Sekjen Perhimpunan Gerakan Keadilan