Lukman Hakim Saifuddin: Konvensi Bermakna Jika UU Pilpres Diubah

Foto : Antara

Jakarta, Sayangi.comWakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menilai, Konvensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak bermakna bila UU Pilpres tidak diubah. Demikian kesimpulan wawancara Hurry Rauf dari Sayangi.com dan Lukman Hakim Saifuddin, di gedung DPR, Jakarta (9/7). Oleh karenanya PPP akan berpikir ulang untuk menyelenggarakan konvensi, jika revisi atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) tidak ada perubahan. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang ditakutkan PPP sehingga ragu-ragu menyelenggarakan Konvensi?

Awalnya PPP berharap bahwa UU Pilpres ini mengalami perubahan, khususnya akan menghapus presidential threshold (PT) sebesar 20 persen dari kursi DPR RI atau 25 persen perolehan suara nasional pada pemilu legislatif. UUD 45 mengatakan setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu  sebenarnya berhak mengusung pasangan capres dan cawapres. Itu pasal 6a UUD 45, sehingga kita sangat optimistik ketika revisi UU Pilpres itu dilakukan dan PT yang 20% dan 25% itu akan dihilangkan.  Itulah kenapa kita kemudian sangat serius mempersiapkan konvensi. Karena PPP bisa mengusulkan sendiri capres dan cawapres sebagai peserta pemilu. Namun belakangan nampaknya ya PT itu akan dipertahankan, kalau melihat fraksi-fraksi partai besar yang ingin mempertahankan 20 persen itu. Sehingga dengan perkembangan seperti itu maka konvensi menjadi kehilangan makna. Karena kita beramsumsi berdasarkan hasil-hasil survei dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, parpol sulit meraih suara 20% .

Menurut anda adakah partai politik yang akan melewati PT 20 persen dalam Pileg 2014 nanti?

2014 nanti mungkin tidak akan ada partai yang mencapai 20 persen apalagi 25 persen. 20 persen saja saya kok gak yakin. sehingga konvensi yaang dilakukan partai politik belum tentu nanti bisa betul-betul menjadi usulan yang final. Masing-masing parpol harus menggalang kekuataan bersama partai politik lain untuk memenuhi syarat 20 atau 25 persen itu, sehingga capres yang dihasilkan dari konvensi itu belum tentu diminati calon koalisi yang ingin diusulkan. Belum lagi cawapresnya. Konstelasi pemilu legislatalif 2014 sulit diramalkan.

Apakah hanya gara-gara PT 20-25 persen itu PPP mau berpikir ulang untuk menyelengarakan konvensi?

Jadi ini yang menyebabkan PPP harus berpikir ulang, karena UU pilpresnya kemudian menghambat sehingga hanya partai-partai yang memperoleh suara 20-25 persen suara yang bisa mengajukan capres-cawapres. Kita masih menuggu, mungkinkah Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan review  karena aturan  itu bertentangan dengan pasal 6a UUD 45.

Bagaimana kalau misalnya UU Pilpres itu mengalami perubahan, misalnya PT di bawah angka 15 persen? Siapa tokoh-tokoh yang akan diundang  untuk ikut kovensi?

Jelas kita memantau tokoh tokoh, baik dari kalangan internal partai  maupun dari luar partai. Kita terus memonitor mereka, rekam jejaknya, penguasaan keIndonesia-annya. Tokoh yang dari internal partai sudah sering kita sebutkan. Dari kalangan partai politik lain sudah ada yang deklarasi, misalnya pak ARB (Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar), dari partai Gerindra ada pak Prabowo Subianto. Semua kita lihat. Belakangan ini kita lihat juga pak Wiranto dan HT, kita  ikuti perkembangannya.  Ketua Umum kami  sendiri adalah nominasi kuat karena banyak juga suara-suara yang menghendaki dia (Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP). Di luar itu ada nama-nama  seperti pak Mahfud MD, pak Jusuf Kalla, dan yang lainnya  juga terus kita ikuti. Tapi itu  belum memilih, karena waktunya tentu masih amat jauh.

Kenapa PPP tidak memaksimalkan dari kalangan internal saja?

Ketua umum kami adalah salah satu tokoh yang didorong oleh banyak  cabang. Tapi PPP harus berjiwa besar karena ini persoalan bangsa. Kita tidak hanya bertumpu pada Ketum. Tapi bukan berarti kita menolak ketua umum kita. Tetap ketua umum menjadi salah satu opsi. Tapi kita tidak mengunci diri. Kita tetap melihat di luar PPP seperti apa, karena ini untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.

Berarti PPP menunggu ada pihak-pihak yang mengajukan judicial review ke MK?

Benar, itu. Jadi misalnya UU Pilpres diketok tidak direvisi, kami akan lihat satu dua bulan ini. Adakah yang mengajukan judicial review ke MK. Apakah MK bisa  membatalkan  aturan tentang Presidential threshold (PT)  atau ambang batas minimal pengajuan capres dan cawapres. Nah ini bisa gak dibatalkan oleh MK. Kalau PT itu dibatalkan kita akan serius lagi untuk melakukan konvensi. Tapi yang punya legal standing untuk mengajukan judicial review ke MK kan masyarakat. DPR tidak bisa ikut mengajukan karena dia terlibat dalam proses pembahasan. Jadi  yang memiliki legal standing untuk menggugat adalah masyakarat umum.