“Pemerintah Harus Akhiri ‘Tradisi’ Sengketa Lahan Kampus”

Foto: Ant

Jakarta, Sayangi.com – Maraknya sengketa lahan kampus di negeri ini membuat banyak pihak berang. Pasalnya sengketa itu bukan hanya berimbas pada pemilik lahan, tapi juga pada mahasiswa yang menempuh pendidikan di kampus tersebut.

Demikian diungkapkan Koordinator Global Institute, Munawar Azam melalui rilisnya pada Selasa (9/7/2013). Pihaknya mencatat hingga saat ini ada banyak sekali perseturuan yang terjadi antara pihak yayasan dengan lembaga penyelenggara pendidikan. Misalnya mengenai kasus perubahan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Menurutnya, perubahan nama ini bukan semata-mata di kampus tersebut terdapat beberapa fakultas umum, tapi lebih pada adanya sengketa lahan antara yayasan dengan universitas.

Kasus sengketa lahan lainnya adalah yang terjadi antara Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan Universitas Winaya Mukti (Unwim). Saat itu kata dia, ITB memiliki lahan yang disewakan kepada pihak Unwim dengan masa kontrak 30 tahun. Namun setelah 30 tahun saat ITB ingin mengambil alih lahan tersebut terjadilah penolakan dari pihak Unwim.

“Namun setelah melalui proses sidang, akhirnya MA memutuskan lahan tersebut diambil alih pemerintah dan dikelola pihak ITB,” kata Munawar.

“Tapi persoalannya kasus sengketa lahan atau peralihan status dari swasta menjadi negeri kerap melibatkan arus bawah, dalam hal ini mahasiswa.”

Begitu pun dengan kasus terbaru yang sempat mencuat, yakni sengketa lahan kampus antara pihak Yayasan Trisakti dengan Universitas Trisakti. Menurutnya masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh hanya dua pihak yang bersengketa, tetapi butuh peran tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah sendiri.

“Ini tanggungjawab semua pihak, terutama pemerintah. Pemerintah harus berani bertindak tegas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Malah kalau perlu, pemerintah harus bisa menjadi penengah dengan mengambil alih lahan tersebut dan mengelola kampus yang bersangkutan,” kata Munawar.

Ketegasan pemerintah itu kata dia perlu, agar masyarakat kampus bisa dengan tenang menyelenggarakan pendidikan. Intervensi tersebut juga tidak akan merugikan pemerintah, apalagi ketika lahan yang digunakan untuk kampus tersebut menjadi aset negara dan pengelolaannya juga dilakukan pemerintah.

“Nanti pemerintah akan mendapatkan beberapa keuntungan. Misalnya biaya kuliah tidak sampai memberatkan masyarakat kampus,” imbuhnya.

Bahkan kampus bisa mendapatkan anggaran pendidikan tahunan dari pemerintah, dan fasilitas pun menjadi diperhatikan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, bila pemerintah abai dan bahkan acuh tak acuh, sengketa ini akan terus berlarut-larut dan tetap akan mengganggu dunia pendidikan.