Minta Kenaikan Anggaran, OJK Malah Dianggap Kelas Kampung

Jakarta, Sayangi.com – Dalam Rapat Kerja Pembahasan Prognosa Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Komisi XI DPR, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad meminta kenaikan pagu anggaran 2014 sebesar Rp 2,48 triliun.

Ia mengaku, usul kenaikan pagu sebesar Rp 763 miliar tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan operasional bidang pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang akan naik sebesar Rp 278,96 miliar.

“Tahun depan akan ada pengalihan tugas, fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari BI ke OJK,” kata Muliaman berdalih di Gedung DPR, Selasa (9/7) malam.

Artinya, ada kenaikan 46,37 persen dari pagu anggaran OJK tahun 2013 yang sebesar Rp 1,64 triliun. Kenaikan anggaran tersebut juga disebabkan untuk administratif  remunerasi yang naik sebesar 45,58 persen atau Rp 775 miliar.

Menanggapi usulan kenaikan pagu indikatif anggaran tersebut, Komisi XI tidak lantas menyetujuinya. Bahkan, beberapa anggota Komisi XI meminta pembahasan lebih detail terhadap pengalokasian anggaran tersebut.

“Tidak mungkin diselesaikan pada Raker hari ini. Perlu waktu untuk mempelajari dan membahasnya lebih lanjut,” kata Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis. Untuk itu, Emir mengusulkan pengagendaan khusus untuk membahas prognosa anggaran OJK pada 2014.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR-RI Arif Budimanta menilai, OJK hanya menjadi beban bagi rakyat. Ini lantaran, selama semester I tahun ini, OJK hanya mampu menyerap anggaran Rp 200 miliar atau 12,17 persen dari total pagunya di APBN-P 2013 sebesar Rp 1,6 triliun.

“Ini OJK ingin menjadi eksekutif kelas dunia, tapi manajemen kelas kampung,” celotehnya.

Dengan serapan rendah ini, sambung Arif, ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasinya. Selain itu, Arif menilai ada persoalan dalam manajemen organisasi OJK, seperti serapan pada bidang edukasi yang haya 4,7 persen. “Ini kenapa? Itu harus dijelaskan oleh OJK,” tambahnya.

Kalau begini, masih menurut politisi PDIP itu, OJK hanya menjadi beban bagi rakyat, dan beban bagi APBN. Dengan demikian, OJK tidak menunjukkan prestasi yang sesuai dengan harapan ketika dibentuk tahun lalu. Yakni, menjadi lembaga yang mampu menangani persoalan di industri keuangan yang semakin kompleks.

“Penyerapan anggaran OJK yang sangat tidak maksimal bisa menimbulkan preseden (kesimpulan) buruk atas kinerja lembaga baru tersebut,” kata Arif.

Menanggapi itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, serapan yang rendah tersebut karena OJK masih lembaga baru. Dan saat ini OJK baru menyiapkan struktur organisasinya. (HST)