Gerindra Sayangkan Penundaan Pembahasan UU Pilpres

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan atas tertundanya pembahasan UU Pemilihan Presiden (Pilpres) karena pelaksanaan pemilu semakin dekat. Pembahasan seharusnya tak hanya menjadi domain Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) atau parpol saja, tetapi melibatkan masyarakat luas. Menurutnya, yang akan akan memilih Presiden adalah rakyat sehingga perlu didengar aspirasinya soal syarat pencalonan.

Fadli mengaku bahwa Gerindra tidak khawatir dengan besaran persentase ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen yang diatur dalam UU Pilpres .

“Kami yakin dapat mencapainya. Namun, ini bertentangan dengan semangat konstitusi,” ” kata Fadli Zon, Rabu (10/7).

Dikatakannya, ambang batas 20 persen yang ada dalam UU Pilpres saat ini tak ada dasarnya kecuali argumentasi sumir soal sistem presidensial. Tanpa PT pun sistem presidensial saat ini sudah sangat kuat, bahkan terkuat di dunia. Sebaiknya pembicaraan ini dibawa ke diskursus publik.

Dalam UUD 1945 pasal 6, tak diamanatkan penetapan presidential threshold. Konstitusi menyebutkan bahwa presiden dan wapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Sehingga, penetapan angka ambang batas untuk pencalonan presiden, jelas melanggar konstitusi dan mencederai prinsip hak-hak sipil dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, pembatasan presidential treshold hanya membuat praktik politik transaksional terus berlanjut, dan kader-kader bangsa terbaik semakin sulit mendapat kesempatan dipilih sebagai capres di masa depan.

“Bahkan, hal ini merupakan cermin oligarki partai secara sistemik yang melukai penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Pada akhirnya, oligarki partai inilah yang memangkas hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden,” tutupnya. (HST)