Telan Milyaran Rupiah, Jokowi Diminta Ubah Pengelolaan Sampah DKI

Foto: sayangi.com/istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Pengelolaan sampah di DKI Jakarta menelan biaya hingga miliaran rupiah. Biaya tersebut mulai dari penyapuan, pengumpulan di tingkat RW, hingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang.

Menurut keterangan dari Ketua Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, anggaran belanja Dinas Kebersihan DKI Jakarta pada 2013 ini menelan biaya tidak kurang dari Rp327 miliar. Jumlah itu dialokasikan untuk swastanisasi di 44 kecamatan dan di lima wilayah di Jakarta, yakni Jakarta Pusat sebesar Rp58 miliar untuk 8 kecamatan, Jakarta Utara Rp 55 miliar (6 kecamatan), dan Jakarta Barat untuk 8 kecamatan sebesar Rp 69 miliar. Sementara di Jakarta Selatan (10 kecamatan) sebesar Rp 71 miliar untuk 10 kecamatan dan di Jakarta Timur sebesar Rp 71 miliar.

Namun Taufik yang juga Ketua Dewan Pembina Pusat Pengkajian Jakarta ini mengkritik pola swastanisasi tersebut. Pasalnya, dengan anggaran sebesar itu, ia melihat adanya kesenjangan antara pihak perusahaan dengan tukang sampah di DKI Jakarta yang hanya digaji Rp650 ribu. Bahkan, ia kecewa terhadap Pemerintah DKI yang terkesan mengistimewakan perusahaan.

“Ini tidak sepadan dengan anggaran Rp327 miliar untuk lima wilayah di DKI Jakarta, Dinas Kebersiahan bak sinterklas membagi uang bagi perusahaan-perusahaan pengelola sampah,” kata Taufik dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Kondisi tersebut jelas dia, menunjukkan melemahnya kemampuan internal Dinas Kebersihan yang membiarkan pola swastanisasi ini berlangsung secara sistematis. Ini pula telah mengakibatkan tertundanya peremajaan kendaraan angkutan sampah. Anehnya kata dia, pola pengelolaan sampah dengan swastanisasi di 44 Kecamatan di DKI Jakarta ini diduga telah berlangsung sejak 1987.

“Penikmatnya adalah perusahaan dan individu yang itu ke itu saja. Jadi pola pengeloalaan sampah di DKI ini telah menciptakan kartel sampah yang mendikte kemampuan dan memperlemah peran dinas kebersihan,” jelasnya menyayangkan.

Ia melihat fakta ini bisa terjadi, karena peraturan pengadaan barang dan jasa telah dilabrak tidak sebagaimana mestinya. Perusahaan pengelola yang tak pernah berganti, kata dia juga memperlihatkan bagaimana proses tender yang ‘akal-akalan’ saja.

“Hanya semacam tender-tenderan. Dari kenyataan ini, faktual pengelola sosok yang sama, bukan basa-basi. Kesemua itu membuat pembelanjaan anggaran yang amat boros di sektor sampah. Jelas, swastanisasi pengelolaan sampah di 44 kecamatan ini menimbulkan inefisiensi anggaran sangat besar,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia meminta agar Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi segera mengubah pola tersebut. Ia berharap pola yang digunakan nantinya tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja, tetapi banyak orang.

“Lebih baik pengelolaan sampah di DKI dipadat karyakan saja, dengan melibatkan banyak petugas kebersiahan,” tegasnya.