DPR: Pemerintah Zalim Kepada Napi

Foto: Dok/Ist

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menuding Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) menjadi lembaga pemerintah yang zalim kepada para narapidana. Kezaliman kementerian yang saat ini dipimpin Amir Syamsuddin itu dapat dilihat dari peristiwa kericuhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara.

Menurut Nasir peristiwa yang terjadi di LP Tanjung Gusta merupakan akumulasi kekecewan dan kebencian narapidana Kemenkumham. Menurut dia, ada narapidana yang seharusnya sudah bebas dari hukuman namun terpaksa tetap mendekam karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan lembaga pemasyarakatan.

“PP ini tidak memberikan hak remisi atau pembebasan bersyarat kepada napi korupsi, narkoba dan terorisme. Jadi ini akumulasi kekecewaan dan kebencian napi karena Kemenkumham sudah menjadi kementerian yang zalim,” kata Nasir di komplek gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).

Menurut Nasir, Kemenkumham perlu melakukan evaluasi dan mengusulkan agar pemerintah mencabut PP 99/2012 yang merendahkan hak asasi manusia. Sebab, kata dia, hal itu sangat penting dilakukan agar peristiwa yang terjadi di LP Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, itu tidak terulang di tempat-tempat lain.

“Jangan sampai kalau sudah meluas di seluruh Lapas, baru dicabut PP tersebut. Kemenkumham perlu mengevaluasi dan mengusulkan kepada pemerintah agar mencabut PP itu,” kata Nasir yang juga politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini. (HST)