BPK Temukan Masalah Saat Mengaudit KESDM

Foto/ilustrasi esdm.go.id

Jakarta, Sayangi.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan masalah dalam Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran 2012 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Temuan itu terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pemanfaatan Gedung Setjen KESDM di Cikini dan pemutusan kontrak atas pekerjaan pembangunan PLTU.

Salah seorang Pimpinan BPK RI Ali Masykur Musa menjelaskan, dalam LK KESDM, pihaknya menemukan permasalahan yang terkait dengan kelemahan SPI, yakni rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), antara Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) belum dapat diandalkan sehingga jumlah penerimaan PNBP kurang diyakini kebenarannya.

“SPI atas pengelolaan PNBP lainnya berupa penerimaan negara bukan pajak penjualan data migas oleh Pusdatin belum memadai dan belum bisa ditindak lanjuti,” ujar Ali di kantor ESDM, Jakarta, Jum’at (12/7). Oleh karena itu, menurut Ali, permasalahan yang terkait dari pemanfaatan Gedung Setjen KESDM yang di Cikini belum sesuai dengan ketentuan.

“Pemutusan kontrak atas pekerjaan pembangunan PLTU di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak sesuai ketentuan dan denda keterlambatan belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp 14,73 miliar,” jelas Ali.

Sambung Ali, ketidakpatuhan pada pelaksanaan beberapa paket pekerjaan di Setjen, Ditjen Migas dan Ditjen EBTKE harus diperbaiki di masa yang akan datang. Belum lagi pajak-pajak yang diterima di KESDM. Kalau itu dikelola dengan baik, masalah yang begitu besar akan lebih terurai dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Untuk itu perlu diperbaiki lagi di masa yang akan datang dalam mengelola dan tanggung jawab kepada negara, dan diberikannya penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap diberikan dengan harapan, catatan dan pemantauan harus ditindaklanjuti, agar di tahun-tahun yang akan datang bisa lebih baik,” harap mantan politisi PKB itu. (MSR)