Menghadapi Freeport, Pemerintah Harus Kompak

Foto: AFP

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (KESDM) Thamrin Sihite menyatakan, terkait renegoisasi kontrak PT Freeport Indonesia, Pemerintah harus satu posisi.

Menurutnya, jangan sampai keputusan KESDM untuk memberi jalan renegosiasi Freeport malah ditentang oleh Kementerian Keuangan. “Yang dibahas saat ini Pemerintah satu posisi dulu. Jangan sampai kita ada masukan tapi Menkeu tidak setuju. Jadi sebenarnya lebih kepada mengkoordinasikan semua Kementerian,” ujar Thamrin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7).

Ia mengungkapkan, masih ada beberapa poin yang memberatkan PT Freeport Indonesia dalam melakukan renegosiasi, di antaranya terkait luas lahan, divestasi, dan pembangunan pabrik pemurnian atau smelter. “Luas lahan masih ada jalan keluarnya, yang agak susah soal pengolahan pemurnian/smelter dan disvestasi. Smelter dan divestasi, Freeport minta jalan keluarnya,” ungkap Thamrin.

Thamrin menambahkan, UU Minerba Tahun 2009 menggariskan bahwa perusahaan mineral dan batu bara harus membangun pabrik pemurnian, agar hasil tambangnya memiliki nilai tambah, namun menurut UU tersebut, permurnian sudah harus terlaksana pada 2014. Nah, masih menurut Thamrin, Freeport merasa berat karena 2014 tinggal menghitung bulan.

“Sedangkan untuk divestasi, di dalam Peraturan Presiden disebutkan harus 50%, Freeport merasa keberatan dengan angka 50%. Dalam divestasi tersebut, Freeport juga meminta jalan terbaik agar renegosiasi bisa segera berjalan,” urai Thamrin.

Diketahui, hingga saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan pembicaraan dengan Freeport terkait renogosiasi kontrak tersebut, selain itu, Kementerian ESDM juga tengah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan untuk mencarikan solusi yang tepat terkait renegosiasi dengan Freeport.

“Kita dengarkan berbagai pihak, termasuk Freeport,” urai Thamrin. (MSR)