Priyo: Keputusan Remisi Tergantung Presiden

Foto: Sayangi.com/Okky Tirto

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso membantah dikirimkannya surat permohonan remisi oleh beberapa narapidana kepada Presiden dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sebagai upaya memfasilitasi koruptor.

Menurut Priyo, permohonan remisi tersebut murni inisiatif para terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Mereka mengirimkan surat ke Komisi III DPR RI dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan DPR untuk diajukan ke Presiden dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Yang berhak mengajukan permohonan ke Presiden dan Menkumham itu pimpinan DPR,” kata Priyo di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).

Dia mengaku memang melakukan kunjungan ke Lapas Sukamiskin Bandung, Sabtu (1/6) lalu. Namun Priyo menganggap kunjungannya bukan untuk membela 109 narapidana dan surat itupun bukan didapat saat kunjungan.

“Surat itu bukan saya dapat dari kunjungan ke LP Sukamiskin, melainkan dikirim ke Komisi III DPR RI dan saya pada 11 Februari sebelum ke LP Sukamiskin. Tapi keputusan ada di tangan presiden dan Kemenkumham,” kilahnya.

Perlu diketahui, Priyo yang juga politisi Partai Golkar itu dituding membela koruptor. Sebab, sebagai pimpinan DPR RI, Priyo dianggap mendukung pengajuan remisi dan perubahan PP Nomor 99/2012 terkait terpidana korupsi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menkumham Amir Syamsuddin. Permohonan remisi ke DPR itu antara lain atas nama Jenderal (Purn) Hari Sabarno, Mokhtar Muhammad, Agusrin, Wijanarko Puspoyo, Sutejo Yuwono, Haposan Hutagalung, Abdul Hamid dan lain-lain. (HST)