Saleh P Daulay: Menilik Manuver Dibalik Presidential Threshold

Foto: sayangi.com

Wacana perubahan Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dinilai hanya sekedar manuver politik saja. Buktinya, dari seluruh isi Undang-undang itu, yang paling banyak disoroti adalah masalah presidential threshold. Sementara pasal-pasal lain, tidak begitu banyak diperbincangkan. 

Manuver seperti ini semestinya tidak perlu dilakukan para anggota DPR dan partai-partai politik. Selain menghabiskan waktu dan energi, berkutat dan berputar pada wacana itu dinilai tidak dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Apalagi, besaran presidential threshold ini kelihatannya tetap akan dipertahankan.

Faktanya, partai-partai besar tidak memiliki keinginan untuk mengubah besaran presidential threshold. Mereka memiliki kepentingan agar calon yang akan tampil lebih sedikit. Dan tentu saja dengan perhitungan, salah satu pasangan calon yang akan lolos adalah calon mereka. 

Kalau partai-partai besar tidak setuju, maka perubahan itu dipastikan tidak akan terjadi. Sebab, dalam voting nanti, partai-partai kecil yang menginginkan penurunan besaran presidential threshold akan kalah. Apalagi, argumen partai-partai yang menginginkan perubahan masih bersifat normatif dan dengan mudah dapat dipatahkan oleh partai-partai besar. 

Selain berusaha mengusung calon sendiri, alasan lain partai-partai besar dalam mempertahankan besaran presidential threshold adalah adanya kekhawatiran munculnya capres-capres alternatif yang memiliki popularitas yang cukup tinggi. Bahkan untuk beberapa nama tertentu, tingkat popularitasnya dinilai melebihi capres-capres alternatif yang diusung parpol. Jika presidential threshold-nya diturunkan, maka peluang capres-capres alternatif itu akan semakin besar. Mereka akan dengan mudah dilirik oleh partai-partai kecil yang juga butuh dukungan popularitas dari capres alternatif tersebut untuk menaikkan perolehan suara pada pemilu legislatif.

 

Perlu Uji Coba

Untuk sementara, undang-undang yang ada dinilai sudah cukup baik. Semestinya tidak perlu diotak-atik lagi. Apalagi, undang-undang itu baru sekali diterapkan. Dan faktanya, pada pilpres yang lalu tidak begitu banyak persoalan krusial yang muncul.

Tidak semestinya undang-undang pilpres diganti sekali dalam lima tahun. Paling tidak, undang-undang itu perlu diterapkan dulu minimal dalam 5 kali pemilu, baru kemudian dievaluasi. Jika ada kekurangan di sana-sini, barulah wacana perubahan diagendakan. 

Besaran Presidential Threshold yang termaktub dalam Undang-undang No. 42 tahun 2008 dinilai sudah moderat. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya agar figur-figur di luar parpol bisa diakomodir. Dalam konteks ini, partai-partai politik diminta mencari mekanisme khusus untuk menyeleksi calon-calon non-parpol.  

Kedewasaan partai-partai politik sangat diperlukan untuk membuka peluang bagi capres non-parpol. Kalau betul demokrasi yang dibangun adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, maka seluruh capres potensial dan diminati rakyat harus diberi peluang. Dengan begitu, seleksi kepemimpinan nasional tidak eksklusif dimiliki oleh partai-partai politik.

 

Capres Independen

Membuka pintu dan peluang munculnya calon non-parpol sekaligus diharapkan dapat mengurangi polemik seputar pentingnya amandemen konstitusi untuk mengatur dan melegitimasi hadirnya capres independen. Bagaimana pun, belum saatnya Indonesia memiliki calon independen. Konsolidasi demokrasi Indonesia belum tuntas. Masih banyak persoalan yang lebih mendesak yang perlu diselesaikan, termasuk di antaranya masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Andaikata keran capres independen dibuka, tidak bisa dibayangkan betapa rumitnya tugas penyelenggara pemilu untuk melaksanakannya. Dengan jumlah penduduk 240 juta orang, tentu akan melahirkan puluhan capres independen. Untuk melaksanakan pilkada saja, banyak kendala yang mengiringi calon-calon kepala daerah. Belum lagi, politik liberal yang diterapkan dalam sistem demokrasi Indonesia selalu membutuhkan dan menghabiskan political cost yang tidak sedikit. 

Idealnya, keran capres independen dibuka lebar jika mayoritas penduduk Indonesia sudah dikategorikan sebagai well-educated society (masyarakat terpelajar). Dengan begitu, yang menentukan pilihan politik bukan lagi uang dan materi, tetapi didasarkan atas pilihan-pilihan rasional yang bertanggung jawab. Andaikata peluang capres independen dibuka saat ini, dikhawatirkan yang akan memenangkan pilpres adalah mereka-mereka yang memiliki kekuatan finansial yang cukup besar. Pada titik tertentu, kekuatan finansial besar itu bisa saja diperoleh dari bantuan pihak-pihak asing. Kalau itu terjadi, masa depan bangsa dan negara ini menjadi taruhannya.

 

Saleh Partaonan Daulay adalah Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah dan dosen Fisip UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.