Lima: Pemerintah & DPR, Antek Asing yang Sebenarnya

Foto: sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Lingkar Madani Institute (LIMA) Ray Rangkuti meminta Pemerintahan SBY dan DPR untuk berkaca sebelum menuding organisasi masyarakat (Ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai antek asing. Pasalnya, menurut dia, justru Pemerintah dan DPR yang sangat tepat disebut sebagai agen asing.

“Bandingkan dana hibah dan utang luar negeri yang begitu besar diterima pemerintah, begitu pun oknum DPR yang memperjuangkan kepentingan asing dalam program legislasinya,” papar Ray dalam Serial Diskusi Kemandirian Bangsa ke-8 dengan tema: “Siapa Pro Asing: Negara atau Ormas?” di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, (14/7/2013) petang.

Ray mengungkapkan adanya lima tuduhan yang diarahkan pemerintah terhadap LSM dalam sebulan terakhir. ‘Serangan’ itu dikeluarkan, karena pemerintah selalu dikritisi oleh LSM maupun ormas.

“Lima tuduhan itu yakni, LSM dituding antek asing, musuh negara, kemudian dikriminalisasikan, ormasnya disudutkan, LSM dibilang tempat pencucian uang asing, kemudian kemarin menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, media online seperti surat kaleng,” ungkapnya.

Namun yang miris jelas Ray, ketika pemerintah menuding LSM sebagai tempat pencucian uang asing, atau kaki tangan asing. Tapi di sisi lain, justru pemerintah sendiri yang selalu meliberalisasi semua sektor publik.

Ia juga mempertanyakan ketika LSM mendapatkan dana bantuan asing akan menganggu kedaulatan NKRI dibanding pemerintah yang selalu menikmati dana hibah asing, kemudian diintervensi untuk memuluskan kepentingan pendonor (asing)?

“Terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat sumbangan dana hibah hampir Rp1 triliun dari Amerika Serikat,” beber Ray.

“Jadi yang justru jadi agen asing siapa? Indonesia Corruption Watch mengkritisi Undang-Undang Pendidikan agar jangan terlalu liberal. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga mengaku tidak menerima dana dari World Bank. Tapi kan pemerintah jelas menerima dana dari World Bank. Ini ingin dibolak-balikkan, agar mendatangkan lebih banyak pesanan asing di sektor publik kita.”

Dijelaskannya, tujuan pemerintah melakukan langkah ini agar LSM yang kritis terhadap asing bisa berhenti. Cara itu dipandang ampuh, karena justru pemerintah yang menuduh publik sehingga seakan-akan LSM atau Ormas yang salah.

Diketahui, menurut data Kementerian Keuangan hingga 31 Maret 2013, pemerintah telah menandatangani sebanyak 4.748 perjanjian utang luar negeri dengan pihak kreditor asing sebesar US$ 248,669,4 miliar. Dari nilai tersebut, US$ 202,722,5 miliar telah ditarik oleh pemerintah hingga Maret 2013.

Sementara untuk Hibah Luar Negeri, jumlah perjanjian hibah sampai dengan akhir Maret 2013 sebanyak 3.529 jenis hibah dengan nilai sebesar US$ 14,374.1 miliar yang berasal dari berbagai donor bilateral dan multilateral.