IGJ : Harga BBM Tidak Boleh Diserahkan ke Mekanisme Pasar

Foto : Emil

Jakarta, Sayangi.com – Pernyataan Menteri Keuangan M. Chatib Bisri yang akan menurunkan kembali harga BBM Bersubsidi, disebut-sebut Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rizal Damanik sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penentuan harga BBM bersubsidi melalui mekanisme pasar.

“Pemberian subsidi adalah hak rakyat sekaligus salah satu instrumen yang dijamin oleh negara untuk menuju kesejahteraan rakyat,” ujar Riza ketika dihubungi Sayangi.com, Minggu (14/7/2013).

Maka, sambung dia, menjadi aneh kalau besarannya diserahkan kepada mekanisme pasar. Masih dijelaskan Riza, opini ini menegaskan pemerintah tidak memiliki sensitifitas atas beban ekonomi yang dirasakan rakyat belakangan ini.

“Pasca kenaikan BBM baru-baru ini, jelas terlihat beban besar dirasakan petani, nelayan, pedagang, buruh, ibu-ibu rumah tangga, tapi justru pemerintah mengeluarkan pepesan kosong penambahan subsidi di tahun depan. Rakyat membutuhkan hari ini,” tegasnya.

Riza melanjutkan, bukan tidak mungkin rakyat tidak dapat bertahan untuk berdaya hingga tahun depan. “Sangatlah tidak pantas pemerintah mempermainkan nasib rakyat sekadar untuk menaikkan elektabilitasnya di 2014,” demikian Riza.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan, M. Chatib Basri mengungkapkan, Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR sepakat untuk mendalami lebih lanjut penerapaan kebijakan subsidi tetap (fixed subsidi).

“Subsidi tetap itu begini, misalnya sekarang harga minyak di pasar internasional Rp9000, di pasar domestik harga BBM Bersubsidi Rp6500. Berarti selisihnya Rp2500. Nah taruhlah subsidi tetapnya sebesar Rp2500 per liter,” ungkap Chatib usai Sidang Paripurna DPR di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Artinya, sambung dia, berapa pun harga minyak subsidinya tetap 2500. Sehingga kalau harga minyak dunia naik jadi Rp10 ribu, harga di pasar domestik jadi Rp7500. Kalau turun jadi Rp8000, berarti harga BBM Bersubsidi jadi Rp5500.

Menurut Chatib, keputusan mengenai kebijakan subsidi tetap ini memang masih perlu pembahasan. Banggar masih meminta Kementerian Keuangan untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, Menkeu pun belum menetapkan berapa besaran subsidi tetapnya.

Kendati demikian, Chatib bersesumbar, bila kebijakan ini diambil, ada kemungkinan harga BBM bersubsidi turun pada tahun depan. Hal ini karena ia memprediksi ada kecenderungan pasokan minyak dunia mengalami kelebihan di tahun 2014. (Nurfahmi Budi Prasetyo)