KAU: Waspadai Kebijakan “Titipan” Pemerintah yang Dibantu Asing

Foto: sayangi.com/MI

Jakarta, Sayangi.com – Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Salah satu hal penting yang diatur dalam UU tersebut adalah kontrol terhadap dana asing yang masuk melalui Ormas.

Pemerintah dan DPR berdalih, dengan UU Ormas, akan tercipta akuntabilitas dan transparansi, serta kontrol dana asing melalui Ormas. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan negara.

“Sikap pemerintah dan DPR semacam ini mengundang tanya, siapa sebenarnya yang tidak akuntabel dan transparan, serta merongrong kedaulatan negara, mengingat negara dan Ormas sama-sama menerima dana asing,” kata Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan dalam Serial Diskusi Kemandirian Bangsa ke-8 yang digelar KAU dan LIMA bertajuk: “Siapa Pro Asing: Negara atau Ormas?” di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, (14/7/2013) petang.

Menurut Dani, sebagian Ormas menerima hibah dana asing untuk mendanai berbagai kegiatan. Umumnya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan advokasi untuk membela kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai dampak dari kebijakan negara atau pemilik modal.

“Adakalanya kegiatan Ormas berseberangan dengan kebijakan negara, akan tetapi tidak sedikit yang berkolaborasi dan saling mendukung,” tuturnya.

Sementara pemerintah jelas Dani, keseluruhan dana hibah asing yang diterima memiliki konsekuensi ekonomi-politik yang lebih luas. Melalui pemberian hibah maupun utang, pihak asing menekankan agar kebijakan negara dapat memperkuat posisi politis maupun mendatangkan keuntungan ekonomi mereka di Indonesia. Dengan begitu, kebijakan pemerintah menjadi kebijakan ‘titipan’ untuk kepentingan asing.

“Misalnya digunakan untuk meminta pemerintah dan DPR membuat kebijakan dan Undang-Undang yang dapat memudahkan pihak asing menguasai perekonomian nasional,” demikian Dani.