Ini Tiga Contoh Modus Asing Intervensi Indonesia

Foto: Twitter

Jakarta, Sayangi.com – Kabar mengenai banyaknya dana asing yang masuk ke Indonesia bukan isapan jempol belaka. Bantuan asing masuk dengan berbagai modus atau cara yang bisa memengaruhi kebijakan politik maupun ekonomi di Indonesia.

Menurut Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, asing menyalurkan dana ke Indonesia bukan tanpa sebab. Mereka membantu pemerintah untuk mencegah adanya kebijakan yang merugikan kepentingan politik dan ekonomi lembaga-lembaga asing yang menjadi pendonor tersebut.

“Misalnya, mencegah pemerintah menasionalisasi aset atau renegoisasi pengelolaan blok-blok Migas dan pertambangan asing yang merugikan negara,” kata Dani dalam Serial Diskusi Kemandirian Bangsa ke-8 bertajuk: “Siapa Pro Asing: Negara atau Ormas?” di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, (14/7/2013).

Dalam upaya mencegah Pemerintah RI menasionalisasi aset ini, Dani menyebutkan contoh kasus adanya tekanan Pemerintah Inggris dalam perpanjangan kontrak British Petroleum sebagai operator Blok kaya gas LNG Tangguh di Papua Barat. Contoh lainnya adalah tekanan pemerintah Prancis pada 5 Juni 2013 kepada SBY dalam kasus perpanjangan kontrak perusahaan Total E&P Indinesie pasca-2017 di Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang sangat kaya cadangan Migas.

Dani menjelaskan sedikitnya tiga contoh yang jadi modus penyaluran dana-dana asing dan bentuk kebijakan pro-asing dari Pemerintah maupun DPR di Indonesia. Pertama, campur tangan USAID yang merupakan lembaga pendonor bantuan internasional Amerika Serikat.

“USAID menyalurkan dana sebanyak US$4 juta untuk mendorong liberalisasi pengelolaan dan penguasaan sektor Migas nasional melalui pembuatan UU Migas No.22/2001 oleh Pemerintah dan DPR,” jelasnya.

Menurut Dani, UU tersebut merupakan praktek legalisasi dominasi perusahaan asing di sektor Migas sekaligus upaya mengakhiri peran perusahaan negara sebagai jangkar perekonomian nasional. Padahal jelas dia, UU ini telah dua kali dibatalkan Mahkamah Konstitusi, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan juga membubarkan BP Migas karena dianggap melangkahi konstitusi.

“Selain melanggar konstitusi, tata kelola Migas dalam UU Migas juga telah merugikan negara secara finasial. Sebagaimana dapat dilihat kerugian negara dalam penjualan gas LNG Tangguh dan tetap dilanjutkannya kontrak-kontrak Migas ke Perusahaan Asing,” imbuhnya.

Kedua, lanjut Dani, keterlibatan Bank Dunia, Jepang, dan Asian Development Bank dalam menyalurkan utang luar negeri untuk pembuatan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007.

“UU ini telah melegalisasi praktek liberalisasi investasi di berbagai sektor, melarang pemerintah melakukan nasionalisasi, serta mempermudah modal asing untuk repatriasi keuntungan ke luar negeri,” ungkapnya.

Ketiga bank yang merupakan kreditor tersebut juga menyalurkan dana tambahan untuk membuat peraturan pelaksana, seperti Perpres 111/2007 atau Perpres 36/2010 mengenai Daftar Negatif Investasi yang berisikan legalisasi kepemilikan asing secara dominan di berbagai sektor.

“Misalnya mengubah kepemilikan asing di perbankan yang sebelumnya 95 persen menjadi 99 persen.”

Ketiga, adalah keterlibatan sejumlah lembaga asing seperti Internasional Foundation for Electoral System (IFES) untuk penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pada 2009. Dana-dana asing yang masuk ke KPU itu justru menimbulkan kekisruhan dan mengurangi independensi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.