JPPR: Publikasi DPS di Jakarta Belum Optimal

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan publikasi daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2014 belum optimal dalam mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

JPPR memantau pengumuman DPS di delapan kelurahan yaitu Kebon Manggis, Pegangsaan, Manggarai, Tebet, Kebon Baru, Cawang, Cililitan, dan Halim.

“Dari delapan kelurahan di Jakarta yang kami pantau, masih ada yang belum memasang DPS untuk diumumkan, yaitu Cawang, Cililitan dan Halim. Untuk kelurahan Halim, penyusunan DPS belum selesai. Ini menunjukkan proses pemutakhiran data pemilih terlambat dari jadwal tahapan yang telah ditetapkan,” kata peneliti JPPR Masykurudin Hafidz di Jakarta, Senin (15/7).

Selain itu, metode pengumuman DPS di sejumlah kelurahan dilakukan dengan cara ditumpuk sehingga masyarakat menemui kesulitan dalam memeriksa daftar nama mereka. Di Kelurahan Kebon Manggis, Pegangsaan, Manggarai, Kebon Baru, DPS ditumpuk setiap rukun warga (RW), sedangkan di Tebet DPS dipasang setiap tempat pemungutan suara (TPS).

“Tidak ada standar dari KPU mengenai tata cara mengumumkan DPS di kelurahan untuk memudahkan pemilih,” lanjutnya.

Format penyusunan DPS juga dinilai belum maksimal karena tidak ada sejumlah keterangan kependudukan yang signifikan, antara lain total jumlah pemilih, jenis kelamin pemilih, status perkawinan di masing-masing RW dan kolom untuk pemilih penyandang cacat (difabel).

Format DPS yang berbeda-beda di setiap kelurahan itu berpengaruh langsung pada kualitas daftar pemilih, lanjutnya.

KPU telah menetapkan tahapan pengumuman DPS di tingkat kelurahan-desa pada 11 – 24 Juli, untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat.

“Kami berharap masyarakat dapat proaktif memeriksa dan memastikan apakah nama mereka sudah terdaftar atau belum di DPS,” kata Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Publik diberi waktu hingga 1 Agustus untuk menyampaikan masukan dan usulan mereka terhadap DPS. Selain peran aktif masyarakat, KPU juga mengimbau kepada 12 parpol peserta pemilu untuk turut serta memeriksa dan meneliti DPS dengan cermat, supaya pada saat menjelang pemungutan suara tidak mempermasalahkan soal DPT.

Pengurus parpol di tingkat kecamatan diberikan salinan lunak (softcopy) DPS oleh KPU kabupaten-kota setempat, pada 12 – 15 Juli, untuk kemudian dipergunakan sebagaimana mestinya dalam memeriksa daftar pemilih.

“Silakan data ‘soft copy’ DPS dibuka, dicermati, ditelaah dan dikritisi. KPU membuka diri terhadap semua masukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas DPT,” ujarnya. (HST/ANT)